Jumat, 20 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Habiburokhman: ICW Tak Diundang, Tapi Sudah Ada 90 Pihak di RDPU

Habiburokhman
Habiburokhman

JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut ICW tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi aduan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Kamis (19/11/2026).

Aduan ICW menyasar Habiburokhman dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Pokoknya soal dugaan pelanggaran etik karena naskah RUU Perampasan Aset tidak disebarluaskan selama pembahasan. RUU itu sendiri baru disahkan jadi undang-undang di rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).

Habiburokhman tidak lama-lama menjawab. Menurut dia, kritik ICW sudah diterima, tapi DPR mengaku bekerja dengan batas waktu.

“Gak ada masalah, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” kata Habiburokhman kepada awak media, Jumat (20/11/2026).

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan seluruh proses pembahasan berjalan terbuka. Ia merinci mulai dari RDPU, raker, rapat timus-timsin, rapat panja, pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna. Semua, klaim dia, dilakukan secara terbuka.

Yang menjadi soal bagi ICW: organisasi antikorupsi itu tidak duduk sebagai narasumber di RDPU. Habiburokhman mengakui hal itu. Alasannya, Komisi III memprioritaskan pihak yang mengajukan diri lebih dulu.

“Kalau soal ICW gak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber, setidaknya ada 90 pihak, tetapi yang bisa terakomodir cuma 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis, karena memang waktu yang tidak mencukupi,” ujarnya.

Dari 90 pihak yang mengajukan, tiga di antaranya tak sempat masuk jadwal RDPU. Mereka diminta menyerahkan masukan tertulis sebagai gantinya. Bagi Habiburokhman, mengundang ICW di luar daftar pengaju justru bakal menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain yang sudah mendaftar.

“Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,” ucapnya.

Alasan ICW Mengadu ke MKD

Aduan ICW tidak hanya soal kursi narasumber. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim menyinggung kewajiban hukum dalam perumusan RUU. Menurut dia, aturan mewajibkan rancangan undang-undang disebarluaskan supaya publik bisa membaca dan memberi masukan.

“Sudah diatur oleh hukum bahwasanya dalam perumusan rancangan undang-undang itu harus disebarluaskan tapi sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website website milik DPR,” kata Ibrahim.

Poin inilah yang membuat ICW menempuh jalur etik ke MKD, bukan hanya lewat pernyataan publik. Mereka menilai hak publik untuk membaca naskah RUU tidak dipenuhi hingga hari pengesahan. Habiburokhman membantah ada masalah prosedural dan menyerahkan seluruh aduan ke mekanisme MKD.

Dampak bagi Warga dan Agenda Antikorupsi

RUU Perampasan Aset mengatur bagaimana negara bisa mengambil harta hasil kejahatan, termasuk dari tindak pidana korupsi. Karena itu, keterbukaan naskah bukan urusan teknis semata. Publik butuh bisa membaca pasal-pasalnya untuk menilai apakah alat baru ini cukup kuat memberi efek jera atau justru menyisakan celah.

Pengesahan pada 19 November 2026 membuka tahap baru. Perhatian kini bergeser ke KPK yang akan memakai undang-undang ini di lapangan, serta ke MKD yang harus menimbang aduan ICW. Bagi masyarakat, dua hal itu yang menentukan apakah janji pemberantasan korupsi berjalan sesuai harapan.

Sampai Jumat siang, Habiburokhman memilih tak memperpanjang polemik. Ia menyebut proses sudah dijalankan sebaik mungkin dan menegaskan kritik tetap diterima sebagai bagian dari kerja wakil rakyat.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →