“Sudah diatur oleh hukum bahwasanya dalam perumusan rancangan undang-undang itu harus disebarluaskan tapi sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website website milik DPR,” kata Ibrahim.
Poin inilah yang membuat ICW menempuh jalur etik ke MKD, bukan hanya lewat pernyataan publik. Mereka menilai hak publik untuk membaca naskah RUU tidak dipenuhi hingga hari pengesahan. Habiburokhman membantah ada masalah prosedural dan menyerahkan seluruh aduan ke mekanisme MKD.
Dampak bagi Warga dan Agenda Antikorupsi
RUU Perampasan Aset mengatur bagaimana negara bisa mengambil harta hasil kejahatan, termasuk dari tindak pidana korupsi. Karena itu, keterbukaan naskah bukan urusan teknis semata. Publik butuh bisa membaca pasal-pasalnya untuk menilai apakah alat baru ini cukup kuat memberi efek jera atau justru menyisakan celah.
Pengesahan pada 19 November 2026 membuka tahap baru. Perhatian kini bergeser ke KPK yang akan memakai undang-undang ini di lapangan, serta ke MKD yang harus menimbang aduan ICW. Bagi masyarakat, dua hal itu yang menentukan apakah janji pemberantasan korupsi berjalan sesuai harapan.
Sampai Jumat siang, Habiburokhman memilih tak memperpanjang polemik. Ia menyebut proses sudah dijalankan sebaik mungkin dan menegaskan kritik tetap diterima sebagai bagian dari kerja wakil rakyat.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah