JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan, Kamis 19 November 2026. Pemeriksaan menyasar mekanisme penunjukan langsung dan pembagian proyek yang diduga bermasalah di lingkungan BNPB.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Rustian dipanggil karena posisinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPB. Lewat jabatan itu, ia dinilai mengetahui seluruh proses pengadaan yang bersumber dari DSP.
“Artinya (Rustian) yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP atau dana siap pakai itu dilakukan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dana siap pakai adalah pos anggaran kebencanaan yang biasanya dipakai untuk belanja darurat, bukan lewat lelang penuh seperti pengadaan barang dan jasa pada umumnya.
Penyidik Telusuri Penunjukan Langsung
Penyidik kini membongkar cara BNPB menunjuk vendor. Budi bilang, pengadaan memakai DSP dilakukan lewat jalur penunjukan langsung dan memberi keistimewaan tertentu pada instansi.
Karena tak melalui lelang, KPK mendalami siapa yang berwenang menunjuk, siapa yang mengatur plotting, hingga bagaimana proyek dibagi. “Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting, pembagian, dan sebagainya,” ujar Budi.
Menurut dia, jalur itu berpotensi memicu konflik kepentingan. KPK juga menelusuri dugaan kickback, yakni balik modal atau imbalan untuk pihak pemberi proyek, serta pembagian pekerjaan ke vendor tertentu saja.
“Penunjukan langsung ini basisnya seperti apa yang kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan, kemudian ada kickback, kemudian ada plotting atau pembagian proyek-proyek itu kepada vendor-vendor tertentu saja,” kata Budi.
Dalam pelaksanaannya, BNPB tak lagi memakai kelompok kerja (pokja) pengadaan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bisa langsung menjalankan penunjukan langsung, dan itulah yang sedang ditelusuri penyidik.
Bermula dari OTT 13 Oktober 2026
Kasus ini terbuka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026. Tim penyelidik menjaring sekitar 14 orang, termasuk Rustian.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah