Mengapa Tony Blair Serang Kebijakan Energi Starmer?

Dua menteri keuangan pemerintahan Keir Starmer, Torsten Bell dan Dan Tomlinson, melancarkan pembelaan keras terhadap sejumlah argumen yang disampaikan mantan Perdana Menteri Tony Blair dalam kritiknya yang panjang terhadap kebijakan Partai Buruh (Labour). Blair, yang memimpin Inggris dari 1997 hingga 2007, menulis artikel sepanjang 5.700 kata yang berisi kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintahan Starmer, khususnya terkait pajak dan energi.

Kritik Blair mencuat setelah ia mendesak Starmer dan para rivalnya dalam kompetisi kepemimpinan Labour untuk meninggalkan target net zero (nol emisi karbon) dan justru mendekatkan diri pada kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan kontroversial ini langsung memicu perdebatan sengit di kalangan politisi Inggris.

Respons Keras dari Partai Hijau

Zack Polanski, pemimpin Partai Hijau Inggris, tidak tinggal diam. Melalui media sosial, ia mengunggah kritik pedas terhadap intervensi Blair. “Inilah apa yang dibayar oleh kelas miliarder,” tulis Polanski sambil membandingkan pernyataan Blair dengan retorika politisi sayap kanan Nigel Farage. Postingan tersebut menyoroti bagaimana posisi Blair semakin jauh dari nilai-nilai progresif yang pernah ia usung.

Kritik Polanski mencerminkan kekhawatiran sejumlah aktivis lingkungan dan politisi sayap kiri yang menilai bahwa Blair telah bergeser ke posisi yang lebih konservatif, terutama dalam isu perubahan iklim. Mereka menuduh mantan PM tersebut lebih memprioritaskan kepentingan bisnis besar ketimbang krisis iklim global.

Polemik Kebijakan Energi dan Pajak

Dalam artikel panjangnya, Blair mengkritik keras kebijakan pajak pemerintahan Starmer yang dinilainya terlalu memberatkan dunia usaha. Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap target net zero 2050, dengan argumen bahwa kebijakan tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing Inggris di kancah global.

Bell dan Tomlinson, keduanya menteri junior di Departemen Keuangan (Treasury), membantah argumen tersebut dengan menyatakan bahwa kebijakan pemerintah telah dirancang secara hati-hati untuk menyeimbangkan antara kebutuhan transisi energi hijau dengan pertumbuhan ekonomi. Mereka menegaskan bahwa target net zero justru membuka peluang investasi besar dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan.