BSSN Dorong Penguatan Keamanan Sistem Elektronik Singkawang

SINGKAWANG — Keamanan Sistem Elektronik Singkawang sedang diperkuat karena layanan publik kini makin bergantung pada data, aplikasi, dan jaringan pemerintah. Jika satu celah dibiarkan, dampaknya bisa terasa langsung: antrean layanan terganggu, data warga berisiko, dan kerja perangkat daerah ikut tersendat.

Itu sebabnya Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Sosialisasi Audit Keamanan Pemerintah Digital di Ruang Smart Room Diskominfo, Kamis (18/6/2026). Kegiatan ini menghadirkan Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Danang Jaya, sebagai narasumber utama.

Sosialisasi tersebut diikuti perwakilan perangkat daerah yang memegang peran penting dalam pengelolaan sistem elektronik pemerintah. Mereka berasal dari Inspektorat, Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Dr. Abdul Aziz, serta jajaran Diskominfo Kota Singkawang.

Keamanan Sistem Elektronik Singkawang Jadi Urusan Layanan Publik

Pemerintahan digital membuat banyak urusan warga berpindah ke sistem elektronik. Pelayanan administrasi kependudukan, perencanaan pembangunan, pengawasan internal, hingga layanan rumah sakit semakin membutuhkan aplikasi yang stabil dan data yang aman.

Masalahnya, sistem digital tidak cukup hanya dibuat dan digunakan. Ia perlu dijaga. Ada akun pengguna yang harus dikendalikan, server yang perlu diperbarui, dokumen tata kelola yang harus rapi, serta kebiasaan kerja pegawai yang tidak boleh ceroboh saat mengelola data.

Dalam pemaparannya, Danang menegaskan bahwa keamanan siber menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Transformasi digital, kata dia, harus berjalan bersama penguatan keamanan sistem dan perlindungan data agar layanan publik tetap aman, andal, dan berkelanjutan.

“Keamanan siber harus menjadi tanggung jawab bersama. Setiap perangkat daerah perlu memahami risiko yang ada dan memastikan sistem elektronik yang digunakan telah dikelola dengan baik untuk melindungi data serta layanan publik,” ujar Danang Jaya, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN.

Pesan itu terdengar sederhana. Tapi artinya luas. Keamanan tidak hanya menjadi tugas tim teknis Diskominfo, melainkan juga perangkat daerah pemilik layanan dan data.

Apa yang Diperiksa dalam Audit Keamanan Pemerintah Digital

Audit keamanan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE pemerintah dipakai untuk melihat kondisi nyata sistem yang digunakan instansi. Dari sana, pemerintah dapat mengetahui bagian mana yang kuat, bagian mana yang masih rawan, dan langkah apa yang perlu segera diperbaiki.

Danang menjelaskan, audit membantu mengidentifikasi kerentanan sistem, mengevaluasi efektivitas pengendalian keamanan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi keamanan informasi yang berlaku. Dengan kata lain, audit bukan sekadar pemeriksaan administratif.

Ada pekerjaan teknis di belakangnya. Misalnya pendataan aset teknologi informasi: aplikasi apa saja yang dipakai, siapa pengelolanya, di mana datanya disimpan, dan bagaimana aksesnya diberikan. Tanpa daftar aset yang jelas, celah keamanan sering kali baru diketahui setelah muncul gangguan.

Pengelolaan hak akses pengguna juga masuk perhatian. Akun pegawai yang sudah pindah tugas, kata sandi yang lemah, atau akses terlalu luas dapat membuka risiko. Begitu juga sistem yang tidak rutin diperbarui. Satu pembaruan yang tertunda bisa menjadi pintu masuk serangan.

Dokumentasi tata kelola ikut dibahas. Pemerintah daerah perlu menyiapkan catatan kebijakan, prosedur operasional, pembagian tanggung jawab, serta alur penanganan insiden. Saat terjadi gangguan, dokumen seperti ini membantu tim bergerak cepat, bukan saling menunggu instruksi.

Kenapa Budaya Sadar Keamanan Sama Pentingnya

Danang tidak hanya menekankan perangkat keras, aplikasi, atau standar teknis. Ia juga meminta perangkat daerah membangun budaya sadar keamanan informasi di seluruh organisasi. Ini bagian yang sering luput.

Serangan siber tidak selalu datang lewat teknik rumit. Kadang bermula dari tautan palsu yang diklik pegawai, lampiran surel yang dibuka tanpa cek ulang, atau kata sandi yang dipakai berulang di banyak layanan. Kelihatannya sepele. Risikonya besar.

Di kantor pemerintahan, kebiasaan kecil bisa menentukan keamanan layanan. Pegawai perlu tahu kapan harus melaporkan pesan mencurigakan, bagaimana menyimpan dokumen berisi data pribadi, dan mengapa akses sistem tidak boleh dipinjamkan meski kepada rekan kerja.

Bagi warga, penguatan keamanan ini berkaitan langsung dengan rasa aman saat memakai layanan pemerintah. Data kependudukan, informasi kesehatan, dan dokumen administrasi bukan data biasa. Ketika data itu bocor atau layanan terganggu, kerugiannya bisa melebar ke banyak urusan sehari-hari.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, Chantal Novyanti, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas tata kelola teknologi informasi. Pemkot juga ingin memperkuat ketahanan siber daerah untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.

Melalui sosialisasi itu, perangkat daerah diharapkan memahami pentingnya audit keamanan sistem elektronik dan meningkatkan kualitas pengelolaan teknologi informasi di unit masing-masing.

Dari Sosialisasi ke Kesiapan Audit

Kegiatan di Smart Room Diskominfo berlangsung interaktif. Peserta berdiskusi dan mengajukan pertanyaan tentang tantangan keamanan siber di lingkungan instansi pemerintah. Topiknya dekat dengan pekerjaan harian: pengelolaan sistem, mitigasi risiko, sampai kesiapan menghadapi audit.

Forum seperti ini penting karena tiap perangkat daerah memiliki karakter layanan yang berbeda. Dinas kependudukan mengelola data warga dalam jumlah besar. Rumah sakit menyimpan informasi kesehatan pasien. Bappeda memakai data perencanaan pembangunan. Inspektorat membutuhkan sistem yang mendukung pengawasan dan akuntabilitas.

Karena risikonya berbeda, pendekatannya pun tidak selalu sama. Namun dasar pengamanannya tetap serupa: aset dipetakan, akses dikendalikan, sistem diperbarui, dokumentasi disiapkan, dan pegawai dilatih agar tidak menjadi titik lemah.

Sumber bahan dari Media Center Singkawang menyebutkan, sosialisasi ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan siber daerah. BSSN memberi arahan agar perangkat daerah mempersiapkan audit keamanan secara serius, bukan hanya saat jadwal pemeriksaan sudah dekat.

Persiapan yang matang akan membantu pemerintah daerah melihat keamanan digital sebagai proses berkelanjutan. Hari ini mengecek sistem. Besok memperbaiki akses. Pekan depan menata dokumen. Setelah itu melatih pegawai. Begitu terus, karena ancaman siber juga terus berubah.

Ringkasan Singkat

Pertama, Pemerintah Kota Singkawang memperkuat keamanan sistem elektronik melalui Sosialisasi Audit Keamanan Pemerintah Digital bersama BSSN di Smart Room Diskominfo, Kamis (18/6/2026).

Kedua, audit keamanan PSE pemerintah dipakai untuk menemukan kerentanan, menilai efektivitas pengendalian keamanan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi.

Ketiga, perangkat daerah diminta menyiapkan pendataan aset TI, pengelolaan hak akses, pembaruan sistem, dokumentasi tata kelola, serta budaya sadar keamanan informasi.

Pertanyaan yang paling praktis bagi instansi pemerintah: siapa yang bertanggung jawab menjaga sistem elektronik? Jawabannya bukan satu orang. BSSN menegaskan tanggung jawab itu melekat pada seluruh perangkat daerah yang memakai, mengelola, dan melindungi layanan digital. “Keamanan siber harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Danang.