Sahroni ke PDIP: Oposisi Lebih Gentle, Supaya Jelas

JAKARTA — Ahmad Sahroni meminta oposisi lebih gentle agar posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tidak menimbulkan tafsir liar. Ia menilai sikap yang terlalu kabur justru membuat publik sulit membaca ke mana arah politik partai banteng itu.

Pernyataan Sahroni ini ikut menyiram panas perdebatan lama soal PDIP, partai yang belakangan sering diposisikan sebagai penyeimbang pemerintah, bukan oposisi murni. Di ruang politik, garis itu penting. Jelas atau abu-abu, efeknya langsung terasa ke koalisi, ke parlemen, dan ke pembacaan publik menjelang kontestasi politik berikutnya.

Oposisi Lebih Gentle Jadi Sorotan

Sahroni, yang dikenal sebagai politikus NasDem, menyinggung cara PDIP menempatkan diri setelah Pemilu 2024. Menurut dia, kalau memang ingin berada di luar pemerintah, maka bahasa politiknya harus terang. Tidak bolak-balik. Tidak bikin publik menebak-nebak.

“Oposisi lebih gentle, supaya jelas,” begitu inti pesan Sahroni dalam komentar yang dikutip detikNews. Frasa itu langsung memantik reaksi karena menyentuh titik sensitif politik Indonesia: oposisi sering disebut, tapi tidak selalu ditampilkan dengan wajah yang tegas.

Di Indonesia, istilah oposisi memang kerap terasa cair. Ada partai yang kritis di satu isu, lalu akomodatif di isu lain. Ada yang berada di luar kabinet, tapi tetap menjaga komunikasi dengan pemerintah. Sahroni melihat situasi semacam ini rawan menimbulkan tafsir ganda. Publik akhirnya bingung. Yang diinginkan apa? Mengawasi atau merapat?

PDIP dan Debat soal Abu-abu

Pernyataan Sahroni muncul di tengah polemik yang juga menyeret label “abu-abu” ke PDIP. Sejumlah elite politik ikut merespons dengan nada berbeda. PKS mengungkit pengalaman 10 tahun menjadi oposisi pada era Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Bos PPI menyebut PKB sebagai partai yang kalah pilpres sehingga tak berhak melabeli PDIP abu-abu.

PAN juga ikut masuk ke perdebatan ini. Partai Amanat Nasional menilai sikap politik PDIP harus dihormati. Dari kubu PDIP sendiri, Ganjar Pranowo menegaskan posisi partai tetap jelas sebagai penyeimbang pemerintah, bukan partai yang berada di wilayah tak bertuan.