UN: Perlindungan Anak Palestina Melemah di Gaza dan Tepi Barat

GAZA — perlindungan anak Palestina makin rapuh setelah Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut sejumlah organisasi kemanusiaan dan pembela HAM dipaksa mengurangi operasi di wilayah Palestina pada Senin, 23 Juni 2026. Bagi anak-anak di Gaza dan Tepi Barat, dampaknya langsung: akses ke pendampingan hukum, perlindungan darurat, dan layanan bantuan yang selama ini menjadi sandaran mulai menyusut.

Kekosongan layanan itu terasa di lapangan. Saat organisasi bantuan dibatasi, anak-anak yang terluka, kehilangan keluarga, atau menghadapi ancaman kekerasan kehilangan penopang terakhir yang bisa mereka hubungi cepat. Situasinya makin berat karena beberapa kelompok sipil justru dilabeli “teroris”, sebuah cap yang menurut PBB ikut memicu pembatasan nyata terhadap kerja mereka.

Komite PBB: perlindungan anak Palestina makin terancam

Komite Hak Anak PBB menilai organisasi-organisasi yang selama ini bekerja untuk anak-anak Palestina punya peran krusial dalam mendokumentasikan pelanggaran, mendampingi kasus di pengadilan militer Israel, dan menghubungkan keluarga dengan bantuan dasar. Dalam pernyataan yang dirilis melalui Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, OHCHR, komite itu menegaskan bahwa banyak kelompok sipil telah lama menjadi garis depan terakhir bagi anak-anak di wilayah konflik.

“Selama lebih dari tiga dekade, organisasi-organisasi ini memainkan peran vital dalam membela anak-anak Palestina, termasuk di pengadilan militer Israel, dan dalam mendokumentasikan pelanggaran berat terhadap anak-anak Palestina oleh pasukan Israel,” kata komite itu.

Kalimat berikutnya lebih tajam lagi. Tanpa kehadiran mereka, kata komite, anak-anak Palestina akan “semakin kurang terlindungi” dan pelanggaran hak mereka berisiko terus berlanjut tanpa hukuman. Ini bukan ancaman abstrak. Di wilayah konflik, setiap hambatan terhadap bantuan bisa berarti anak terlambat mendapat pertolongan, keluarga tak tahu harus mengadu ke mana, dan dugaan pelanggaran tak tercatat dengan benar.

Komite juga merinci cara-cara pembatasan yang menurut mereka dipakai untuk mendelegitimasi kelompok HAM itu. Bentuknya beragam: penggerebekan militer, larangan bepergian, sanksi finansial pribadi, ancaman penangkapan, penghancuran arsip, sampai ancaman sanksi sekunder terhadap mitra yang membantu kerja mereka. Semua itu membuat banyak organisasi sulit bergerak aman.

“Ini membuat semakin mustahil bagi organisasi-organisasi tersebut untuk beroperasi dengan aman atau melindungi anak-anak dan keluarga yang meminta bantuan,” tulis komite itu.

Pembatasan kerja bantuan di Gaza dan Tepi Barat

Tekanan terhadap lembaga kemanusiaan muncul di saat kebutuhan warga sipil justru sangat tinggi. Di Gaza, anak-anak hidup di bawah situasi yang berubah cepat sejak konflik berkepanjangan dan pembatasan akses bantuan. Di Tepi Barat, keluarga juga menghadapi risiko penahanan, penggeledahan, dan pembatasan mobilitas yang mempersulit pendampingan anak.

PBB meminta komunitas internasional menuntut akuntabilitas otoritas Israel atas serangan terhadap pembela HAM Palestina. Komite juga mendesak Israel mencabut pembatasan yang membelit pekerja kemanusiaan dan organisasi bantuan. Dorongan ini penting karena akses bantuan bukan sekadar urusan logistik. Itu menyangkut hak hidup, kesehatan, dan perlindungan anak.

Seruan tersebut muncul ketika Israel memperketat operasi kemanusiaan di Gaza sejak gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober. Pemerintah Israel, menurut informasi dalam bahan yang sama, melarang Doctors Without Borders atau MSF setelah organisasi itu tidak menyerahkan daftar staf Palestina. Bagi warga sipil yang menggantungkan hidup pada bantuan luar, satu keputusan semacam itu bisa menghapus layanan medis, distribusi obat, dan dukungan psikososial dalam sekejap.

Bagi pembaca, isu ini penting karena dampaknya merembet ke kebutuhan paling dasar. Anak yang tak mendapat obat bisa memburuk kondisinya. Anak yang trauma tanpa pendampingan bisa kehilangan rasa aman lebih lama. Dan ketika organisasi yang biasa mendokumentasikan pelanggaran dipersempit ruang geraknya, jalur akuntabilitas ikut melemah. Sunyi. Itu yang berbahaya.

Petisi 17 kelompok bantuan dan risiko akuntabilitas

Pada Februari tahun ini, 17 kelompok bantuan internasional juga mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Israel agar tetap diizinkan bekerja di Jalur Gaza dan wilayah Palestina pendudukan lainnya. Mereka menolak berhenti karena pekerjaan mereka menyangkut obat, makanan, dan perlindungan dasar bagi warga yang bergantung pada bantuan luar.

Langkah itu menunjukkan betapa sempitnya ruang kerja organisasi kemanusiaan saat ini. Jika akses dibatasi terus-menerus, organisasi tidak hanya kehilangan kemampuan menjangkau korban. Mereka juga kesulitan mengumpulkan bukti, memverifikasi kasus, dan menjaga rantai pertolongan tetap utuh dari lapangan sampai ke meja pengadilan.

Seorang pejabat HAM yang mengikuti isu ini, dikutip dalam pernyataan OHCHR, menilai tekanan terhadap pembela HAM di wilayah Palestina bisa menciptakan efek jera bagi organisasi lain yang ingin bekerja. Saat label “teroris” dipakai untuk mendelegitimasi lembaga sipil, kata dia, banyak mitra dan donor akan mundur karena takut terkena dampak hukum atau sanksi lanjutan. Efeknya berlapis. Cepat sekali menyebar.

Data yang muncul dalam laporan ini memperlihatkan skala tekanannya: 17 kelompok bantuan sudah meminta izin untuk terus bekerja, sementara Komite Hak Anak PBB menegaskan peran puluhan tahun organisasi lokal yang selama ini menjaga agar kekerasan terhadap anak tidak dibiarkan tanpa catatan. Kini, arah berikutnya bergantung pada apakah pembatasan itu dilonggarkan atau justru diperketat lagi dalam waktu dekat.

Jika ruang kerja bantuan kembali dipersempit, anak-anak Palestina akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Dan jika akses kemanusiaan dibuka, organisasi-organisasi itulah yang kemungkinan pertama kali diminta kembali turun ke lapangan.