Patrick menyebut peserta diharapkan pulang dengan hal yang langsung bisa dipakai. Bukan sekadar slide presentasi yang disimpan lalu dilupakan. Forum seperti ini biasanya memberi ruang untuk membahas skenario nyata: server terkunci, data sensitif bocor, akses internal disalahgunakan, atau sistem pelayanan mendadak tak bisa dipakai.
Di lapangan, itulah situasi yang paling mahal. Waktu berhenti berjalan. Pelanggan menunggu jawaban. Tim internal butuh komando. Jika struktur respons belum jelas, kerugian bisa membesar meski perusahaan sudah punya alat keamanan canggih.
Itulah sebabnya ITSEC dan ADIGSI menempatkan ketahanan siber sebagai kapasitas organisasi, bukan cuma perangkat. Ketahanan berarti perusahaan tahu apa yang harus dilakukan ketika pencegahan gagal. Ada prosedur. Ada rantai komando. Ada simulasi. Ada keputusan yang bisa diambil tanpa panik.
Peran BSSN: ekonomi digital butuh kesiapan kolektif
Dari sisi regulator, Deputi Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas menekankan bahwa penguatan kapasitas menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi digital nasional. Pesan ini terasa pas dengan kondisi saat layanan publik, transaksi, dan kerja kantor semakin bergantung pada sistem digital.
“Pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan dalam menghadapi berbagai risiko siber. Upaya ini membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar ruang digital Indonesia dapat tumbuh secara sehat, aman, dan terpercaya,” ujar Slamet.
Ucapan itu menegaskan satu hal: keamanan siber tidak bisa dibebankan ke satu lembaga saja. Perusahaan, pemerintah, asosiasi industri, hingga pengguna sistem elektronik punya peran dalam rantai pertahanan yang sama. Kalau satu bagian lengah, bagian lain ikut terseret.
Di Kalimantan Utara, misalnya, otoritas daerah juga menyoroti isu serupa. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemprov Kalimantan Utara sebelumnya mengajak ASN dan masyarakat memperkuat kewaspadaan atas potensi kebocoran data. Mereka bahkan menyebut perlindungan data ASN dan warga sebagai prioritas, sekaligus meminta satuan kerja terdampak bergerak cepat berkoordinasi dengan tim penanganan insiden BSSN.
Pola ini menunjukkan arah yang sama: daerah-daerah mulai memandang keamanan digital sebagai urusan layanan publik dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar urusan teknis ruang server.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.