JAKARTA, JOURNALARTA.COM – KTP Digital 2026 masuk ke fase baru. Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil mulai menerapkan empat aturan baru terkait KTP, KK, akta, hingga registrasi SIM baru sepanjang 2026.
Aturan ini menyasar verifikasi dokumen, larangan fotokopi KTP-el, aktivasi nomor SIM baru dengan biometrik wajah, serta perluasan layanan administrasi kependudukan di kecamatan. Ujungnya jelas: perlindungan data pribadi dan pencegahan pemalsuan.
Verifikasi KTP Digital 2026 wajib lewat IKD
Mulai 1 Januari 2026, scan QR atau barcode pada KTP-el, KK, dan Akta Kelahiran tidak bisa lagi mengandalkan kamera ponsel biasa. Satu-satunya cara resmi untuk memverifikasi keaslian dokumen adalah melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
Lewat IKD, data terhubung langsung secara real-time ke server Dukcapil Kemendagri. Skema ini dipakai untuk menekan risiko dokumen palsu dan membuat pengecekan identitas lebih tertutup dari manipulasi manual.
Bagi layanan publik, perubahan ini berarti proses verifikasi tidak lagi bergantung pada foto hasil tangkapan layar atau salinan gambar dokumen. Instansi yang selama ini masih memakai metode lama perlu menyesuaikan sistemnya dengan mekanisme digital yang disiapkan Dukcapil.
Fotokopi KTP-el dilarang, layanan diminta beralih
Pada Mei 2026, Dirjen Dukcapil kembali menegaskan larangan fotokopi KTP-el untuk seluruh instansi. Alasannya, e-KTP sudah dilengkapi chip data yang seharusnya dibaca memakai card reader, bukan digandakan lewat mesin fotokopi.
Larangan ini penting karena fotokopi KTP rawan disalahgunakan. Dukcapil mendorong instansi beralih ke sistem integrasi data, sehingga verifikasi identitas dilakukan langsung ke sumber data kependudukan.
Di titik ini, dampaknya terasa ke masyarakat. Proses administrasi di banyak layanan bisa berubah. Warga tak lagi cukup menyerahkan salinan KTP, sementara petugas perlu menyiapkan perangkat baca data atau akses sistem yang terhubung dengan basis data Dukcapil.
Registrasi SIM baru pakai verifikasi wajah
Mulai Juli 2026, pendaftaran nomor SIM baru wajib melalui verifikasi biometrik wajah. Caranya, calon pelanggan merekam wajah lewat aplikasi operator, lalu data itu dicocokkan dengan data kependudukan nasional.
Operator juga tidak boleh mengaktifkan nomor sebelum verifikasi selesai. Aturan ini hanya berlaku untuk nomor baru. Pelanggan lama tidak diwajibkan verifikasi ulang.
Perubahan ini membuat proses registrasi kartu SIM jadi lebih ketat. Di sisi lain, langkah itu sekaligus memperkecil peluang penyalahgunaan identitas saat pendaftaran nomor baru yang selama ini kerap jadi celah.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.