Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan

Aset sitaan negara yang bernilai miliaran rupiah kini berada di titik nadir. Bukannya kembali ke kas negara, harta jarahan koruptor justru sering lenyap atau sekadar berpindah tangan dengan harga lelang yang tak masuk akal. Kondisi carut-marut ini memaksa Komisi III DPR RI mendesak pembentukan badan khusus untuk mengelola seluruh aset hasil perampasan secara terpusat.

I Nyoman Parta, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa model pengelolaan yang tersebar di berbagai institusi saat ini sudah tidak relevan. Selama ini, banyak barang bukti disita, namun saat proses lelang atau eksekusi, nilainya sudah jauh menyusut. Bahkan, ada aset yang raib tanpa jejak dari gudang penyimpanan.

“Hasil perampasan aset harus diurus oleh badan khusus dengan rekening penampungan yang khusus.

Selama ini, sering sekali aset-aset yang disita ada yang menguap, tidak lengkap, atau dilelang dengan harga sangat kecil,” ujar Nyoman saat rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Selasa (21/7/2026).

Baginya, sistem yang lama hanyalah lahan basah bagi oknum yang ingin bermain di balik layar penyitaan.

Menutup Celah "Main Mata"

Pola kerja badan khusus ini nantinya direncanakan mencakup seluruh aset hasil tindak pidana, terutama korupsi dan pencucian uang. Namun, pembentukan lembaga baru saja tidak cukup. Nyoman mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang berlapis, badan baru tersebut justru berpotensi menciptakan birokrasi korup yang baru.

Ia mendorong adanya tim pengawasan independen yang melibatkan banyak pihak. Komposisinya harus mencakup perwakilan DPR, lembaga pemerintah, hingga elemen masyarakat sipil. Keterlibatan publik menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah dari aset rampasan benar-benar masuk ke kas negara. Bukan justru menjadi barang obralan untuk pihak tertentu.

“Beberapa kasus menunjukkan aset hilang karena administrasi yang tidak tertib. Lalu soal harga lelang yang jauh di bawah nilai pasar itu sudah jadi rahasia umum. Harus ada sistem yang terstruktur dan termonitor ketat sejak penyitaan pertama dilakukan,” tambahnya.

Sentilan Nyoman ini merujuk pada banyaknya keluhan terkait transparansi lelang aset yang selama ini kerap menuai tanda tanya di lapangan.