JAKARTA — Komisi I DPR RI resmi menyetujui penerimaanhibah kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia. Keputusan strategis ini ditandatangani dalam rapat kerja Komisi I bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Senin (20/7/2026), dengan jadwal kedatangan kapal di Indonesia pada September 2026.
Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, menilai hibah kapal induk senilai triliunan rupiah ini bukan sekadar tambahan aset militer. Bagi Arifin, kehadiran Giuseppe Garibaldi akan memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga maritim sekaligus meningkatkan daya gentar TNI tanpa mengubah karakter kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia.
“Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang sangat luas.
Karena itu, kita membutuhkan platform maritim yang mampu beroperasi dalam waktu lama di laut sebagai pusat komando, pendukung operasi pengamanan perbatasan, bantuan kemanusiaan, pencarian dan penyelamatan, maupun evakuasi warga negara Indonesia apabila terjadi krisis di luar negeri,” kata Nurul Arifin, Selasa (21/7/2026).
Kapal induk berusia lebih dari 40 tahun itu tidak boleh diartikan sebagai persiapan agresi militer. Sebaliknya, menurut Arifin, Giuseppe Garibaldi akan berfungsi sebagai instrumen penjaga kedaulatan wilayah laut, penguat pengawasan perbatasan, dan pendukung operasi kemanusiaan di kawasan.
Situasi geografis Indonesia yang berada pada jalur pelayaran internasional membuat kemampuan maritim semakin krusial, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan mulai dari penyelundupan, pelanggaran wilayah, illegal fishing, hingga kejahatan lintas batas.
Persiapan Operasional Sudah Dimulai
Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kemhan Marsma TNI Haris Haryanto mengungkapkan bahwa proses hibah telah melewati sejumlah tahapan sesuai aturan kerja sama bilateral Indonesia-Italia. Mulai dari kajian mendalam oleh TNI Angkatan Laut hingga persetujuan Parlemen Italia, semuanya telah dikerjakan sebelum DPR memberikan lampu hijau.
Persiapan di lapangan sudah berlangsung. Sejumlah calon kru telah dikirim ke Italia untuk training dan familiarisasi, sedangkan infrastruktur pelabuhan di Teluk Ratai, Lampung, tengah disiapkan untuk menerima kapal berukuran besar tersebut.
Haris mengatakan bahwa hibah peralatan pertahanan seperti kapal induk memerlukan izin resmi dari DPR sesuai regulasi yang berlaku. Kemhan telah membentuk tim pengkaji khusus sebelum mengajukan permohonan persetujuan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.