Mengejutkan, Menjadi ASN Menggantikan Keluarga yang Meninggal, Jumlahnya Lumayan

Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, baru saja menyingkap tabir gelap dalam tata kelola birokrasi mereka.

Dalam sebuah audit administratif yang menyeluruh, ditemukan praktik lancung yang melibatkan anggota keluarga yang secara sepihak menggantikan posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah meninggal dunia.

Fenomena ini bukan lagi sekadar isu kecil, melainkan sebuah persoalan serius yang mencoreng integritas sistem kepegawaian daerah.

Jumlah kasus tersebut cukup mengejutkan. Meski angka pastinya belum dirilis secara detail, pihak pemerintah daerah mengakui jumlah orang yang menduduki kursi ASN secara ilegal tersebut tergolong banyak. Temuan ini mengemuka di tengah upaya Pemkab Nabire melakukan “bersih-bersih” data dari total 5.600 ASN yang terdiri dari PNS maupun PPPK di wilayah tersebut.

Sanksi Tegas bagi ASN "Siluman"

Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Passang, tidak menampik kabar tersebut. Saat dihubungi pada Sabtu (25/7), ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktik manipulasi semacam ini. Yulianus bahkan memberikan peringatan keras terkait disiplin kerja yang selama ini diabaikan oleh banyak oknum.

“Kalau ada pegawai tidak bekerja di tempat tugas sesuai SK, maka gajinya dihentikan. Jika sudah terlanjur diterima, maka uangnya harus dikembalikan ke kas negara,” tegas Yulianus. Kalimat itu bukan sekadar ancaman kosong. Pemerintah setempat kini bergerak untuk menertibkan setiap sen anggaran daerah yang keluar tanpa dasar kerja yang jelas.

Selain kasus penggantian ASN oleh keluarga, pembersihan data ini juga mengungkap ribuan anomali lainnya. Ratusan ASN tercatat bekerja jauh dari lokasi yang seharusnya tertera di Surat Keputusan (SK) penempatan mereka. Kondisi ini membuat pelayanan publik di pelosok Nabire sempat terhambat karena banyak posisi krusial yang ditinggalkan begitu saja oleh pegawainya.

Penghentian Gaji bagi 187 ASN Bermasalah

Dampak nyata dari audit ini mulai terasa bagi 187 ASN yang terindikasi bermasalah. Pemerintah Kabupaten Nabire telah resmi menghentikan penyaluran gaji bagi mereka. Yulianus membeberkan bahwa sebagian besar dari oknum tersebut sebenarnya sudah pindah tugas ke instansi lain, seperti ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah, atau menyeberang ke kabupaten tetangga yakni Dogiyai dan Deiyai.

Ironisnya, meski sudah berpindah instansi atau domisili kerja, mereka masih tercatat menerima gaji rutin dari kas Pemerintah Kabupaten Nabire. Hal ini menunjukkan betapa carut-marutnya sistem pengawasan dan verifikasi data yang ada selama ini. Celah administrasi yang lebar ini rupanya telah dimanfaatkan selama bertahun-tahun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Lemahnya kontrol terhadap kehadiran dan verifikasi personil membuat praktik “ASN fiktif” atau ASN titipan tumbuh subur. Bayangkan, seseorang yang sudah meninggal dunia posisinya malah diisi oleh anggota keluarganya tanpa melalui prosedur rekrutmen yang sah dan transparan. Ini jelas melanggar aturan birokrasi dan mencederai rasa keadilan bagi pencari kerja yang mengikuti jalur resmi.

Langkah tegas yang diambil Pemkab Nabire ini merupakan upaya sapu bersih untuk membenahi birokrasi Papua Tengah yang selama ini sering tersandung masalah kedisiplinan. Bagi jajaran pemerintah daerah lain, kejadian di Nabire ini bisa menjadi pelajaran mahal.

Audit data secara berkala kini menjadi harga mati agar tidak ada lagi kebocoran anggaran yang justru dinikmati oleh orang-orang yang tidak memiliki hak secara hukum.

Ke depan, Pemkab Nabire berencana melakukan penataan lebih lanjut terkait integrasi data kepegawaian agar tidak ada lagi pegawai yang ganda maupun pegawai yang bertugas di tempat yang tidak sesuai dengan SK aslinya. Proses verifikasi fisik di lapangan akan terus digencarkan untuk memastikan setiap ASN yang menerima gaji memang benar-benar menjalankan kewajibannya melayani masyarakat Nabire.