Advokat Soroti Ukuran Kerugian dan Risiko Salah Sita Aset di RUU Perampasan Aset

Firman lebih spesifik: mekanisme pemulihan harus diatur eksplisit. Dalam konsep hukum administrasi negara, ini disebut Onrechtmatige Overheidsdaad (perbuatan melawan hukum oleh penguasa). Ketika salah sita terjadi, korban berhak menuntut ganti rugi yang mencakup bunga, keuntungan yang hilang, biaya hukum, dan forum ganti rugi yang efektif.

Keseimbangan antara upaya hukum juga krusial. Keberatan terhadap penyitaan sering kali baru bisa dilontarkan setelah putusan dijatuhkan—padahal untuk memulihkan atau membantah salah sita, waktu adalah aset yang tidak bisa dikembalikan.

Potensi Politisasi

Juniver Girsang mengingatkan DPR agar pembahasan RUU dilakukan dengan hati-hati. Regulasi ini tidak boleh membuka ruang penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menjadikannya alat untuk menghabisi lawan politik. “Jangan ini jadi alat kekuasaan baru,” tegasnya dalam rapat Senin (3/8).

Ia juga mengusulkan pemisahan fungsi: pihak yang menyidik tidak boleh sekaligus mengelola aset hasil sitaan. Kejaksaan yang menyidik, menuntut, dan kemudian mengelola permohonan lelang aset akan menciptakan konflik kepentingan. Perlu ada komite independen yang menangani pengelolaan aset.

Juniver mendesak pula agar standar bukti diperjelas. Jaksa atau penyidik perlu menganalisis keterkaitan aset dengan hasil pidana secara riil, bukan sekadar perkiraan. Jika praduga tetap dipertimbangkan, batasi pada tindak pidana serius saja—misalnya dengan jangka waktu seperti di Inggris (enam tahun) atau Afrika Selatan (tujuh tahun).

Maqdir menegaskan: pemilik aset harus berhak menguji kebenaran bukti melalui proses yang adil tanpa tekanan. Termasuk perlindungan terhadap aset korporasi yang belum terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana.

Debat RUU Perampasan Aset mencerminkan persoalan mendasar: bagaimana negara memerangi kejahatan finansial tanpa memberi aparat kewenangan yang begitu luas hingga menjadi bumerang bagi warga yang tidak bersalah. Kejelasan ukuran kerugian, mekanisme pemulihan, dan pemisahan fungsi adalah tiga pilar yang advokat desak masuk dalam desain final undang-undang ini.