JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah untuk menjadikan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda berbagai wilayah, terutama Kalimantan. Lonjakan titik panas yang pesat harus diperlakukan sebagai situasi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi.
“Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak,” ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Situasi Darurat Mendesak Aksi Nyata
Kondisi karhutla Kalimantan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026, tercatat 1.487 titik panas di seluruh wilayah Kalimantan, dengan Kalimantan Tengah menjadi episentrum dengan 767 titik, diikuti Kalimantan Barat 441 titik, serta Kalimantan Selatan 34 titik dan Kalimantan Utara 17 titik.
Dampaknya sudah terasa nyata: indeks kualitas udara (AQI) di Palangka Raya mencapai angka 487 pada 19 Agustus, masuk kategori berbahaya.
Asap pekat telah memaksa berbagai sektor berhenti. Dinas Pendidikan menunda jam masuk sekolah SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sementara PAUD dialihkan ke pembelajaran jarak jauh. Jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis hingga 1,4 kilometer, mengganggu aktivitas transportasi dan ekonomi masyarakat.
Fenomena El Niño yang puncaknya pada Agustus-September 2026 memperparah situasi dengan cuaca yang lebih kering. Sejarawan bencana mengingatkan, krisis serupa terjadi pada 1997-1998 yang kemudian memicu kebakaran di lebih dari sembilan juta hektare lahan Kalimantan—menjadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara abad ke-20. Peristiwa itu tidak boleh terulang kini.
Paket Perlindungan Komprehensif untuk Masyarakat
Puan mengajukan sejumlah langkah konkret untuk melindungi warga yang terdampak. Pertama, pemerintah diminta mempercepat pemetaan dampak karhutla dan terus memantau indeks pencemaran udara. Jika indeks melebihi ambang batas polusi, situasi darurat perlu diberlakukan dengan meminta masyarakat menghentikan aktivitas luar rumah.
“Tempat penampungan juga perlu disiapkan jika memang diperlukan dan apabila keadaan masyarakat di daerah terdampak sudah dalam kategori bahaya,” ujar Puan. Dari aspek kesehatan, pemerintah daerah diminta membuka layanan kesehatan tambahan khusus untuk anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan.
Ketua DPR juga mengingatkan pentingnya persiapan masker dan skenario penyesuaian aktivitas sekolah serta luar ruang jika kualitas udara terus memburuk. “Pemerintah wajib menyiapkan stok masker bagi warga dan menyiapkan skenario penyesuaian sekolah dan aktivitas luar ruang apabila indeks kualitas udara terus memburuk,” imbuhnya.
Strategi Pemadaman Berbasis Prioritas Risiko
Pada aspek operasional pemadaman, Puan menekankan perlunya penetapan zona operasi prioritas berdasarkan kombinasi faktor: titik panas berulang, kondisi gambut, kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, dan kapasitas pemadaman daerah setempat. Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat jatah personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara yang lebih besar.
Operasi darat perlu diperkuat agar api tidak kembali hidup setelah permukaan terlihat padam, sementara pemadaman dari udara fokus pada area sulit dijangkau. Infrastruktur pemadaman api menjadi fondasi kesuksesan operasi ini.
Puan menekankan pentingnya perlengkapan memadai bagi petugas lapangan, termasuk baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan. Pemerintah pusat juga diminta memberikan bantuan bagi daerah yang kewalahan, dan mengambil alih operasi jika pemerintah daerah lambat merespons atau kapasitasnya tidak memadai.
Penegakan Hukum dan Pencegahan Jangka Panjang
Selain respons cepat, Puan mendorong pemerintah untuk menelusuri akar penyebab meluasnya karhutla. Penegakan hukum tegas mesti diterapkan pada pihak yang terbukti abai maupun sengaja melakukan pembakaran. “Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab.
Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu,” ujarnya.
Desakan Puan sejalan dengan suara legislator lain di Komisi IV dan X DPR. Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman mengatakan pemerintah harus bertindak “extraordinary” dalam mengatasi karhutla Kalimantan, karena respons di lapangan terkesan lamban dan koordinasi lintas instansi belum optimal.
Anggota Komisi IV Johan Rosihan menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu api membesar sebelum bertindak—peningkatan titik panas harus segera ditindaklanjuti melalui verifikasi dan pemadaman di lapangan.
Sementara itu, pemerintah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu meningkatkan peluang hujan. Di Kalimantan Barat, OMC pada 13-17 Agustus 2026 menghasilkan sembilan sorti penerbangan dengan estimasi curah hujan mencapai 10,92 juta meter kubik. Berdasarkan prakiraan cuaca terkini, peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23-27 Agustus 2026.
Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani juga meminta pemerintah mempertimbangkan libur sekolah sementara di wilayah terdampak ketika kualitas udara berada pada tingkat tidak sehat.
“Ketika kualitas udara sudah mengancam kesehatan, melindungi anak-anak bukan berarti mengabaikan pendidikan, melainkan justru memastikan mereka tetap sehat adalah bagian dari tanggung jawab kita dalam menjaga keberlangsungan pendidikan,” katanya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.