SAMARINDA — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi status kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini tengah melanda wilayah Kalimantan. Langkah cepat ini dinilai sangat krusial mengingat kabut asap pekat mulai membatasi jarak pandang dan menurunkan kualitas udara secara drastis di sejumlah daerah terdampak.
Dampak buruk kabut asap ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga mulai melumpuhkan aktivitas harian warga. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur, saat ini telah ditemukan 413 titik karhutla di wilayah tersebut dengan akumulasi luas lahan yang hangus terbakar mencapai 936,95 hektar.
Kesehatan Warga dan Protokol Sekolah Jadi Prioritas
Menurut Hetifah, ketika kabut asap sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas udara, penanganan di lapangan tidak boleh lagi hanya berfokus pada upaya pemadaman api. Masalah ini telah bergeser menjadi persoalan perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas.
“Segera mengevaluasi apakah kondisi saat ini sudah memenuhi indikator untuk peningkatan status kedaruratan. Jangan menunggu situasi memburuk,” ujar Hetifah kepada wartawan pada Sabtu (22/8/2026).
Politikus Partai Golkar daerah pemilihan Kalimantan Timur ini juga meminta dinas pendidikan setempat bersiaga dengan menyiapkan protokol khusus. Ia menekankan pentingnya pembatasan aktivitas luar ruang bagi siswa, penyediaan masker yang memadai, hingga opsi pemberlakuan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara situasional di wilayah yang kualitas udaranya sudah masuk kategori berbahaya.
Kondisi di lapangan memang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Merujuk data BPBD Kaltim per Rabu (19/8/2026), Kabupaten Kutai Barat menjadi wilayah dengan kerusakan terparah setelah melahap 269,34 hektare lahan dari 70 titik api. Di sisi lain, Kabupaten Paser mencatatkan jumlah titik api terbanyak dengan 85 titik, disusul Kota Samarinda dengan 75 titik.
DPR Desak Pencairan Anggaran Darurat Rp290 Miliar
Desakan senada juga datang dari Komisi IV DPR RI yang memantau ketat sebaran titik panas di seluruh daratan Kalimantan. Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan dana darurat sebesar Rp290 miliar demi menyokong operasional penanggulangan karhutla di lapangan yang kian berat akibat pengaruh cuaca kering El Nino.
Data BNPB per Jumat (21/8/2026) merekam persebaran titik panas yang sangat masif di pulau ini. Kalimantan Tengah mendominasi dengan 767 titik panas, disusul Kalimantan Barat dengan 560 titik, Kalimantan Selatan serta Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, dan Kalimantan Utara dengan 3 titik.
Dengan kondisi udara yang memburuk di berbagai kota besar di Kalimantan, respons cepat dari pembuat kebijakan sangat dinantikan oleh jutaan warga.
Tanpa adanya peningkatan status kedaruratan dan dukungan logistik yang cepat, penanganan kebakaran di daerah-daerah luas seperti Berau, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara dikhawatirkan akan berjalan lambat dan memperpanjang masa krisis kesehatan masyarakat.
Ke depan, jajaran instansi terkait mulai dari BPBD, BNPB, hingga BMKG diharapkan segera duduk bersama melakukan verifikasi lapangan guna menentukan peningkatan status bencana ini agar koordinasi taktis dan alokasi anggaran penanganan dapat dikerahkan secara maksimal.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.