“Jadi nanti mau dibuat sistem zonasi. Misalnya daerah SCBD dianggap punya nilai ekonomi tinggi. Daerah Menteng, kemudian daerah seperti Bandung Indah, terus daerah misalnya di Jakarta Selatan, Senayan. Jadi tarif itu ambang batas tertingginya sampai Rp 60 ribu,” tutur Jupiter.
Namun, usulan angka fantastis tersebut langsung mendapat penolakan keras dari internal parlemen sendiri. Jupiter secara terbuka mengkritik rencana pengenaan tarif parkir mobil hingga Rp 60 ribu karena dinilai tidak realistis.
Menurutnya, angka tersebut sangat tidak masuk akal dan justru akan mencekik perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah yang masih bergantung pada transportasi harian di Jakarta.
“Jadi menurut saya terlalu memberatkan masyarakat. Memberatkan. Nggak masuk akal, ngawur itu,” tegas politisi tersebut.
Desakan Optimalisasi PAD Non-Parkir
Pihak DPRD DKI menilai menaikkan tarif parkir bukan satu-satunya jalan keluar untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pansus meminta pemerintah daerah kreatif dalam melihat potensi pajak dan retribusi lain yang belum tergarap maksimal.
Kondisi ekonomi masyarakat saat ini dinilai belum sepenuhnya stabil untuk dibebani pungutan parkir yang melonjak drastis. Pemerintah daerah diminta menahan diri dari kebijakan yang berdampak langsung pada inflasi pengeluaran riil warga di sektor transportasi.
“Maksudnya, untuk cara meningkatkan PAD itu bukan begitu caranya. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan. Yang lebih enak gitu. Jangan mencekik masyarakat dalam kondisi saat ini,” pungkas Jupiter.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.