Rieke Diah tekankan transparansi dalam penerapan RUU Perampasan Aset

JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritik penerapan mekanisme non-conviction based (NCB) pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus dijaga ketat dengan standar pembuktian jelas dan pengawasan pengadilan. Mekanisme gugatan perdata ini memungkinkan negara merampas aset terdakwa meski pelaku kejahatan meninggal dunia atau melarikan diri.

Dalam keterangan resminya Jumat (28/8), Rieke menekankan RUU ini bukan sekadar regulasi teknis melainkan instrumen kunci untuk mencegah negara kalah dari pelaku kejahatan. “Aset hasil kejahatan harus bisa dirampas, meski pelaku sudah meninggal atau melarikan diri. Namun, standar pembuktian dan kontrol pengadilan tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan ketidakadilan,” ujarnya.

Standar Pembuktian dan Hak Keberatan

Rieke menekankan penerapan NCB perlu disertai tiga elemen penting. Pertama, standar pembuktian yang terukur agar tidak merugikan pihak yang asetnya dirampas. Kedua, hak keberatan bagi mereka yang merasa asetnya disita tanpa dasar hukum kuat. Ketiga, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, seperti pembeli aset atau pemilik sah yang tidak terlibat kejahatan.

“Negara harus kuat merampas hasil kejahatan, hukum harus kuat melindungi hak warga negara, dan sistem harus memastikan setiap aset yang dipulihkan dapat ditelusuri sampai akhirnya kembali kepada negara, korban, maupun pihak yang secara hukum berhak,” jelasnya.

Komitmen perlindungan pihak ketiga menjadi syarat mutlak agar regulasi ini adil. Rieke khawatir penerapan tanpa jaminan hukum yang kuat bisa menciptakan ketakutan baru di masyarakat. “Kita harus memastikan bahwa masyarakat yang memiliki aset sah tidak dirugikan,” katanya.

Target Pengesahan 15 Desember 2026

RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan publik setelah aksi massa di depan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026. Demonstran dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan kelompok lainnya menuntut legislator mengesahkan regulasi ini serta memberlakukan hukuman mati bagi koruptor.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons dengan komitmen tertulis. Dalam pertemuan dengan massa di gedung parlemen, Dasco menandatangani kesepakatan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lama 15 Desember 2026. Komitmen tertulis ini juga menyertakan janji Dasco siap mengundurkan diri dari jabatan apabila target pengesahan tidak terpenuhi.