BGN Diminta Tegas, Sari Yuliati Desak Evaluasi Menyeluruh Kasus 352 Siswa Keracunan MBG

Fungsi Pengawasan DPR

Gedung Parlemen di Senayan kini bersiap melakukan langkah proaktif. Sari memastikan DPR RI bakal memperketat fungsi pengawasan terhadap kinerja BGN. Pengawasan ini tidak hanya dipusatkan di ibu kota, tetapi menyisir hingga ke pelosok daerah tempat SPPG beroperasi. Transparansi dalam pengolahan makanan hingga distribusi akan menjadi poin yang terus dipertanyakan oleh para legislator.

Menurut Sari, suksesnya program Makan Bergizi Gratis tidak bisa hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat saja. Jika jumlah penerima tinggi tetapi kualitas keamanan pangan rendah, maka program tersebut bisa dikatakan gagal total. Keberhasilan yang sesungguhnya diukur dari sejauh mana manfaat nyata yang diterima siswa tanpa menimbulkan risiko kesehatan baru bagi mereka.

DPR RI secara khusus telah menginstruksikan agar pengawasan di tingkat daerah diperkuat. Sinergi antara otoritas pusat dan pemerintah daerah harus berjalan lebih erat. Harapannya, setiap suapan makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar terjaga higienitasnya.

Masyarakat kini menunggu hasil investigasi dari otoritas terkait soal penyebab pasti keracunan massal tersebut. Apakah ada kontaminasi bahan baku, kesalahan proses memasak, atau masalah pada rantai distribusi yang terlalu panjang?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan kepercayaan publik terhadap kelanjutan program MBG ke depan. Sari menegaskan bahwa momentum pahit di Lombok Tengah ini harus dijadikan titik balik untuk memperketat standar keamanan pangan secara nasional demi melindungi anak bangsa.