Menperin Sarmuji Soroti Impor yang Bisa Bikin Industri RI Tertekan

Perdebatan soal ketahanan manufaktur tidak berhenti pada produk jadi yang masuk melalui impor.

Dalam laporan JPNN mengenai diskusi publik di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza mendorong pembentukan badan khusus untuk menjamin bahan baku industri dan mengembangkan teknologi terapan.

Ia menyoroti bahwa bahan mentah yang tersedia di Indonesia belum tentu sudah diolah menjadi bahan baku yang dibutuhkan pabrik.

Sudut lain datang dari laporan Antara tentang dorongan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengolah sisa produksi ikan menjadi tepung ikan. Upaya itu diarahkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor bagi industri pakan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa penguatan industri lokal juga menyangkut ketersediaan bahan baku dalam negeri, bukan hanya pengaturan barang impor yang masuk.

Sementara itu, Bisnis.com melaporkan Kadin mendorong pengaturan impor bagi produk yang telah dipasok industri lokal. Kadin disebut menginginkan kebijakan yang selektif dan berbasis data. Gagasan ini sejalan dengan perhatian Sarmuji pada pentingnya menimbang kapasitas produksi domestik saat mengatur izin impor, meski masing-masing pernyataan berasal dari pihak dan kesempatan berbeda.

Rangkaian pandangan itu menempatkan kebijakan perdagangan dan kemampuan produksi lokal dalam satu persoalan yang saling terkait. Pengaturan impor dapat menjadi bagian dari perlindungan industri, sedangkan ketersediaan bahan baku dan teknologi memengaruhi kemampuan pabrik memenuhi kebutuhan pasar.

Karena itu, koordinasi antarkementerian yang diminta Sarmuji menjadi penting dalam merancang kebijakan yang tidak mengabaikan kondisi produsen di dalam negeri.

Sarmuji tidak merinci bentuk aturan baru atau jadwal perubahan kebijakan. Dalam pernyataannya, ia menegaskan perlunya kerja sama dengan banyak pemangku kepentingan agar izin impor tidak membuat industri lokal sulit bertahan untuk jenis barang tertentu.