Koster mengatakan tantangan pembangunan Bali makin kompleks, termasuk dalam urusan mobilitas dan perubahan iklim. Karena itu, keberhasilan program bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan dan koordinasi lintas sektor, bukan hanya pada keputusan gubernur.
Kolaborasi yang diharapkan mencakup pelaku usaha pariwisata, desa adat, komunitas, lembaga riset, dan masyarakat. Keterlibatan mereka dibutuhkan agar kebijakan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari di enam kawasan, sekaligus menjaga agar sasaran lingkungan tidak terpisah dari kebutuhan warga dan kegiatan ekonomi.
“Kita harus memastikan bahwa kemajuan ekonomi dan pariwisata berjalan seimbang dengan pelindungan lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat,” ujar Koster.
Diselaraskan dengan arah pembangunan Bali
Pemprov Bali menyelaraskan Kerthi Bhumi Satwika dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Program ini juga sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan melalui peta jalan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125.
Penandatanganan saat Hari Suci Tumpek Wayang di Pura Er Jeruk membawa pesan bahwa pembangunan perlu berjalan seiring dengan penjagaan alam. Koster menegaskan nilai itu mencakup perlindungan tanah, air, hutan, laut, udara, ruang hidup, dan ekosistem Bali.
“Tanah, air, hutan, laut, udara, ruang hidup, serta seluruh ekosistem Bali harus kita jaga,” ucap Koster.
Tahap berikutnya adalah memastikan koordinasi dan penerapan kebijakan berlangsung di masing-masing kawasan. Konsistensi pemerintah daerah, pelaku pariwisata, desa adat, dan masyarakat akan menentukan bagaimana lima pilar itu diterjemahkan menjadi langkah nyata.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.