Legislator minta usut perantara penyebab anomali harga ayam

Pemerintah minta penelusuran bersama aparat

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga meminta dugaan permainan dalam rantai distribusi ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum (APH). Menurut dia, kesenjangan harga yang merugikan produsen dan konsumen tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Amran menyebut harga telur ayam, ayam, dan beras sebagai komoditas yang menonjol dalam inflasi. Ia menyoroti kondisi ketika harga di tingkat produsen berada di bawah HAP, sedangkan peternak mengeluhkan harga rendah dan konsumen juga menyampaikan keluhan.

“Ada yang menarik, inflasi telur ayam, inflasi ayam, inflasi beras, itu yang paling menonjol. Tiga ini menonjol, tapi lucu harga di produsen di bawah HAP yang ditentukan pemerintah. Jadi, karena harga rendah, peternaknya demo. Tapi dalam waktu bersamaan, konsumen juga berteriak,” kata Amran.

Ia mengatakan pemerintah telah menyurati Kapolri dan menyepakati perlunya kolaborasi untuk menindak dugaan permainan harga. Amran menegaskan penegakan hukum dan koordinasi lintas lembaga diperlukan agar praktik yang merugikan peternak maupun konsumen bisa ditelusuri.

“(Ulah) middleman ini, ada yang memainkan harga. Kami sudah menyurat ke Pak Kapolri. Kami sudah sepakat, beliau, kalau kolaborasi, kita harus perangi. Ini tidak akan selesai kalau mafianya masih bercokol di tengah-tengah kita. Ini tidak bisa,” tegas Amran.

SPHP jagung pakan berjalan

Pemerintah juga menjalankan intervensi di sisi hulu melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan untuk peternak unggas. Tahap pertama program tahun 2026 dimulai sejak awal Mei dengan kuota salur 213,2 ribu ton bagi kelompok peternak skala usaha mikro, kecil, dan menengah.

Data yang disampaikan dalam bahan sumber mencatat, hingga 14 Oktober realisasi penyaluran mencapai 81,81 persen dari target tahap pertama dan kedua yang berjumlah 241,2 ribu ton. Sebanyak 197,32 ribu ton telah diakses 7.553 peternak melalui 151 unit koperasi di 29 provinsi.

Pemerintah juga memproses tambahan alokasi SPHP jagung pakan sebanyak 150 ribu ton untuk menambah penugasan kepada Perum Bulog. Penelusuran dugaan permainan harga di pabrik dan distributor kini menjadi langkah berikutnya yang diminta Bambang dan Amran kepada pemerintah serta aparat.