“Layanan dasar (listrik, BBM, telekomunikasi, rumah sakit, puskesmas, 653 sekolah) pulih 100%, dan huntara serta Dana Tunggu Hunian rampung. Jalan daerah 83,23% fungsional dan sawah 3.902 ha selesai konstruksi. Pekerjaan yang masih tertinggal yaitu huntap 9,2% (346 dari 3.742 unit), jembatan 59,50%, sumur bor 63,8%, dan normalisasi sungai 17,24%,” ujar Syamsul Maarif.
Bagi warga, capaian layanan dasar berarti sekolah dapat kembali berjalan dan fasilitas kesehatan beroperasi, sementara akses jalan yang pulih membantu pergerakan harian. Tetapi penyelesaian huntap, jembatan, sumur bor, dan sungai tetap menentukan seberapa jauh pemulihan dapat memberi kepastian hunian dan mendukung kehidupan jangka panjang.
Pemulihan Padang mencakup hunian dan dukungan warga
Satgas PRR menekankan bahwa rehabilitasi tidak cukup berhenti pada pembangunan fisik. Maarif menyatakan pemulihan perlu memperhatikan kondisi psikologis anak-anak dan lansia, pemulihan ekonomi lokal, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
“Pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh dengan menerapkan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.
Selain pembangunan huntap dan infrastruktur dasar, keberhasilan pemulihan juga ditentukan oleh dukungan psikologis bagi anak-anak dan lansia, kebangkitan ekonomi lokal (UMKM, pertanian, perikanan, serta program padat karya), hingga pemenuhan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi,” tegasnya.
Pendanaan perbaikan rumah menggabungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Dana Siap Pakai BNPB. Stimulan yang disebutkan sebesar Rp60 juta untuk rumah rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan.
Pemulihan fasilitas pendidikan juga memperoleh dukungan Rp1,3 miliar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satu penggunaannya untuk merehabilitasi 6 ruang kelas dan 2 ruang administrasi, serta menata lingkungan dan menyediakan mebel di SDN 04 Baringin.
Rencana jangka menengah mengikuti Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028. Tahap rehabilitasi pada 2026–2027 memprioritaskan fasilitas umum mendesak, pemulihan awal usaha mikro dan nelayan, serta perlindungan kelompok rentan melalui trauma healing dan Pos SAPA.
Rekonstruksi pada 2026–2028 berfokus pada pembangunan hunian tetap, jalan dan jembatan berstandar ketahanan tinggi, serta rehabilitasi ekosistem hulu dan normalisasi sungai.
Tahap keberlanjutan dan pengakhiran pada 2028 mencakup serah terima aset kepada pemerintah daerah, penguatan kapasitas BPBD lokal untuk mengoperasikan Multi-Hazard Early Warning System, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir kepada Presiden Republik Indonesia.
Di antara pekerjaan yang masih berjalan, normalisasi sungai baru mencapai 10 dari 58 titik.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.