Pemulihan Padang: Layanan Dasar Pulih, Huntap 9,2%

PADANG — Pemulihan Padang telah mengembalikan layanan dasar, pasokan BBM dan LPG, listrik, serta telekomunikasi hingga 100 persen setelah bencana, menurut hasil pemantauan Satgas PRR yang disampaikan pada 22 Oktober 2026. Namun, pembangunan hunian tetap baru mencapai 9,2 persen dari target 3.742 unit.

Tak ada lagi keluarga yang bertahan di tenda pengungsian. Tim Monitoring dan Evaluasi Khusus Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menyebut pembangunan 830 hunian sementara dan pencairan Dana Tunggu Hunian bagi 3.009 penerima manfaat telah rampung seluruhnya.

Pemulihan Padang: layanan dasar kembali beroperasi

Rumah sakit pemerintah, puskesmas, puskesmas pembantu, dan 653 sekolah terdampak telah kembali beroperasi penuh. Aktivitas belajar mengajar pun berlangsung normal, sementara warga kembali mendapat akses layanan kesehatan dan pendidikan.

Jaringan telekomunikasi juga pulih. Sebanyak 1.483 Base Transceiver Station (BTS) telah aktif kembali, bersamaan dengan pemulihan pasokan energi dan bahan bakar. Kembalinya layanan tersebut menopang kebutuhan sehari-hari warga, mulai dari komunikasi hingga mobilitas dan kegiatan ekonomi.

Jalan daerah tercatat 83,23 persen fungsional atau 139 dari 167 ruas. Pembersihan lumpur di 29 lokasi telah selesai 100 persen, sedangkan normalisasi muara mencapai 75 persen.

Namun, sejumlah pekerjaan fisik masih jauh dari tuntas. Realisasi hunian tetap berada di 9,2 persen, yakni 346 unit dari target 3.742 unit. Penyelesaian jembatan daerah mencapai 59,50 persen atau 97 dari 163 unit, sedangkan sumur bor mencapai 63,8 persen atau 141 dari 221 unit.

Bagian mana yang masih tertinggal?

Normalisasi aliran sungai menjadi pekerjaan dengan progres terendah di antara capaian yang disebutkan, yakni 17,24 persen atau 10 dari 58 titik. Angka ini menunjukkan bahwa pulihnya layanan darurat belum berarti seluruh kebutuhan pembangunan kembali selesai.

Mayjen TNI (Purn.) Syamsul Maarif, anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Khusus Satgas PRR, menyampaikan perkembangan tersebut dalam rapat koordinasi dan monev khusus pemulihan infrastruktur di Kota Padang pada Kamis, 22 Oktober 2026. Pertemuan itu melibatkan pemerintah pusat, Satgas PRR, akademisi, dan pakar kebencanaan.