MANOKWARI — Penyaluran KUR Papua Barat mencapai Rp640,87 miliar hingga triwulan III 2026, memperluas akses pembiayaan bagi 9.995 pelaku UMKM di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari menjadi pusat penyaluran terbesar di masing-masing provinsi.
Realisasi itu mencakup dua wilayah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat mencatat penyaluran di Papua Barat sebesar Rp315,41 miliar kepada 4.886 debitur, sementara Papua Barat Daya menerima Rp325,47 miliar untuk 5.109 debitur.
Bagaimana sebaran KUR Papua Barat?
Kabupaten Manokwari mencatat penyaluran terbesar di Provinsi Papua Barat, yakni Rp139,91 miliar kepada 2.032 debitur. Berikutnya Teluk Bintuni dengan Rp63,89 miliar untuk 864 debitur.
Penyaluran di kabupaten lain meliputi Fakfak sebesar Rp47,25 miliar kepada 977 debitur dan Kaimana Rp38,52 miliar untuk 579 debitur. Teluk Wondama menerima Rp22,89 miliar bagi 409 debitur.
Jangkauan program juga tercatat di Manokwari Selatan dengan Rp2,53 miliar untuk 19 debitur serta Pegunungan Arfak sebesar Rp0,42 miliar kepada enam debitur. Angka tersebut memperlihatkan perbedaan skala penyaluran antardaerah di Papua Barat.
Kota Sorong memimpin penyaluran Papua Barat Daya
Di Papua Barat Daya, Kota Sorong membukukan realisasi paling besar, yakni Rp196,39 miliar kepada 3.017 debitur. Nilai dan jumlah penerima di kota itu menjadi yang tertinggi di provinsi tersebut.
Kabupaten Sorong Selatan mencatat Rp55,13 miliar untuk 724 debitur, disusul Kabupaten Sorong dengan Rp47,82 miliar kepada 903 debitur. Penyaluran di Raja Ampat mencapai Rp15,90 miliar untuk 289 debitur.
Sementara itu, Tambrauw menerima Rp5,53 miliar untuk 113 debitur dan Maybrat Rp4,70 miliar bagi 63 debitur. Kepala Bidang PPA II Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Guntur Supriyanto menyebut Manokwari sebagai wilayah dengan penyaluran dan jumlah debitur terbanyak di Papua Barat, sedangkan Kota Sorong memimpin di Papua Barat Daya.
Skema mikro menampung mayoritas debitur
KUR mikro menjadi skema dengan jumlah penerima terbesar. Realisasinya mencapai Rp446,52 miliar kepada 8.959 debitur.
Skema KUR kecil tercatat sekitar Rp191,91 miliar untuk 740 debitur. Adapun KUR super mikro mencapai Rp2,44 miliar dengan 296 debitur.
Perbedaan nilai dan jumlah debitur pada tiap skema menunjukkan bahwa penyaluran menjangkau kebutuhan usaha dengan skala pembiayaan yang beragam. Bagi pelaku usaha kecil, akses pembiayaan dapat membantu menopang kapasitas usaha; bagi wilayah, jangkauan program mencakup daerah dengan tingkat penyaluran yang berbeda.
Guntur mengatakan pembiayaan bagi UMKM menjadi salah satu peran anggaran negara. “APBN memiliki peran penting dalam memperluas pembiayaan pengembangan UMKM melalui Program KUR,” ujar Guntur.
Sektor perdagangan menyerap KUR terbesar
Sektor perdagangan besar dan eceran menerima KUR sebesar Rp314,38 miliar. Sektor jasa kemasyarakatan menyusul dengan Rp84,70 miliar, sedangkan sektor pertanian mencatat Rp65,55 miliar.
Ketiga sektor itu menyerap Rp464,63 miliar dari total penyaluran hingga September 2026. Dalam keterangan Guntur, kontribusinya disebut sebesar 72,50 persen.
Besarnya porsi perdagangan menunjukkan bahwa kegiatan jual beli menjadi bagian utama dari penyaluran KUR di kedua wilayah. Sektor jasa kemasyarakatan dan pertanian juga masuk dalam kelompok penerima utama, sehingga pembiayaan menyentuh bidang usaha yang berbeda.
Guntur berharap akses pembiayaan dapat memperbesar kapasitas usaha, meningkatkan daya saing produk lokal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Papua Barat serta Papua Barat Daya. Hingga September 2026, total KUR yang tersalurkan di regional itu tercatat Rp640,87 miliar.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.