Penggeledahan tersebut ditujukan untuk mencari bukti dugaan kerugian negara di sektor cukai. Nilainya diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Besaran itu masih berupa perkiraan dalam perkara yang tengah ditangani KPK.
Dampaknya dapat meluas ke penerimaan negara apabila dugaan pembayaran cukai yang tidak sesuai terbukti. Cukai yang dibayarkan menjadi bagian dari penerimaan pemerintah; karena itu, penyidik menelusuri dokumen pembayaran sekaligus kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang mengurusnya.
Perkara berkembang dari OTT Bea Cukai
Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Setelah operasi itu, KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Pada 21 Juli 2026, lembaga antirasuah mengumumkan pengembangan perkara dengan menerbitkan dua surat perintah penyidikan.
Hingga September 2026, pihak yang disebut sebagai tersangka mencakup pejabat Bea Cukai dan karyawan Blueray Cargo. Nama-nama dalam daftar itu antara lain Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan.
Daftar tersebut juga mencantumkan Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan, Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri, dan Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Dua pejabat lain yang disebut ialah Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda dan pejabat fungsional Bea Cukai Madya Ahmad Dedi.
Pada 28 Oktober 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara melalui penerbitan satu sprindik umum. Setelahnya, penyidik menggeledah kantor Bea Cukai dan PT Djarum di Kudus, lalu sejumlah perusahaan terafiliasi serta kantor Bea Cukai di Semarang. Dokumen dari periode yang disasar kini menjadi bagian penting penelusuran dugaan cukai sejak 2010.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.