Beras SPHP: Bapanas Perketat Pengawasan RPK Mitra Bulog

JAKARTA — Beras SPHP menjadi sasaran pengawasan ketat Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Satgas Pangan Polri setelah penyaluran 828 ribu ton pada penugasan pertama periode Maret-September 2026 belum mencegah harga beras tetap tinggi di sejumlah wilayah. Pemeriksaan kini menyasar Rumah Pangan Kita (RPK), toko mitra Perum Bulog yang dicurigai memesan beras dalam jumlah tidak wajar.

Pengawasan itu mengikuti temuan penyelewengan beras bersubsidi. Pelaku membongkar kemasan SPHP, memindahkan beras ke karung lain, lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi. Praktik tersebut mengalihkan manfaat subsidi dari masyarakat kepada pihak yang menyalahgunakannya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan mengatakan dugaan penyimpangan ikut menjadi perhatian karena harga di sebagian wilayah masih tinggi meski penyaluran program mencapai target.

“Penyaluran beras SPHP pada penugasan pertama cukup masif, terealisasi 100% atau 828 ribu ton. Namun mengapa harga di sebagian besar wilayah masih tinggi? Kami khawatir masih banyak penyimpangan, salah satunya melalui RPK,” ujar Hermawan dalam keterangannya.

Beras SPHP banyak disalurkan melalui RPK

Catatan Bapanas menunjukkan RPK menyalurkan 193,8 ribu ton pada penugasan pertama. Jumlah itu setara 23,42% dari total 828 ribu ton beras SPHP yang disalurkan pada periode Maret-September 2026.

Peran RPK semakin besar dalam penugasan tambahan yang bergulir sejak Oktober 2026. Hingga 5 November, kanal ini menyalurkan 46,2 ribu ton atau 29,78% dari total realisasi SPHP sebesar 155,3 ribu ton.

Porsi itu membuat pola pemesanan dan perputaran stok RPK menjadi perhatian Bapanas. Mitra yang menghabiskan persediaan dalam waktu singkat lalu kembali memesan dalam jumlah besar diminta diperiksa.

Hermawan menyebut ada RPK yang stoknya cepat habis dan kembali memesan sebelum sepekan. Bapanas meminta Bulog berkoordinasi dengan Satgas Pangan jika menemukan pola pemesanan mencurigakan.

“Ada beberapa RPK yang dicurigai karena stoknya cepat sekali habis. Belum sepekan sudah habis, lalu memesan lagi. Kami minta Bulog segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila menemukan pemesanan yang mencurigakan seperti itu,” katanya.

Penyelidikan menyasar mitra Bulog

Bapanas telah menyurati Satgas Pangan Polri di seluruh Indonesia untuk menyelidiki RPK mitra Bulog. Pemeriksaan ditujukan untuk memastikan beras program pemerintah sampai kepada masyarakat dan tidak dialihkan ke jalur penjualan lain.

Hermawan menilai stok yang habis dalam dua sampai tiga hari lalu segera dipesan kembali layak dicurigai. Ia khawatir beras SPHP dioplos dan dijual sebagai beras premium atau beras komersial.

“RPK itu seperti toko. Kalau dalam dua sampai tiga hari stoknya sudah habis lalu memesan lagi, itu patut dicurigai. Bisa jadi penyalurannya tidak benar. Sekarang tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi,” tegas Hermawan.

Dampaknya langsung menyentuh konsumen. Beras bersubsidi yang seharusnya tersedia dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) berisiko dijual kembali dengan harga lebih tinggi, sementara bantuan pemerintah tidak sampai kepada sasaran. Setiap kilogram beras SPHP memuat subsidi sekitar Rp5.510 yang disalurkan melalui Bulog.

Kualitas beras juga menjadi perhatian dalam dugaan pengalihan itu. Hermawan mengatakan pasokan beras Bulog tahun ini berasal dari panen petani dalam negeri, sehingga kualitas SPHP dinilai baik.

“Kualitas beras SPHP bagus karena merupakan beras lokal. Beras impor yang tersimpan lama sudah tidak ada lagi,” jelas Hermawan.

Kasus pengoplosan terungkap di sejumlah daerah

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengecam penyalahgunaan beras SPHP. Ia menyebut praktik itu merugikan konsumen dan petani yang hasil panennya diserap pemerintah.

“Ini kejam, ini biadab. Beras SPHP adalah kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan disubsidi pemerintah. Ini pengkhianatan terhadap 115 juta petani sekaligus merugikan konsumen. Produsen dan konsumen sama-sama dikhianati. Kalau ada hukuman terberat, pelaku patut dijatuhi hukuman itu,” tegas Amran.

Pengawasan diperketat setelah aparat mengungkap sejumlah kasus pada akhir Oktober 2026. Pada 28 Oktober, Polres Metro Jakarta Timur mengungkap penyalahgunaan 600 ton beras SPHP di dua lokasi. Beras dipindahkan dari kemasan asli dan dijual hingga Rp17.000 per kg. Bapanas memperkirakan kerugian negara dapat mencapai Rp3,3 miliar.

Sehari kemudian, Polda Nusa Tenggara Barat mengungkap dua kasus. Kasus pertama melibatkan 2 ton beras SPHP yang dijual dengan merek lain seharga Rp650.000 per karung ukuran 50 kg atau Rp13.000 per kg. Praktik itu diduga berlangsung sejak awal Juni 2026.

Dalam kasus kedua di NTB, pelaku menyelewengkan 1,5 ton beras SPHP dan menjualnya kembali memakai merek lain untuk diperdagangkan ke Bali. Harga jualnya mencapai Rp312.500 per karung ukuran 25 kg, sementara praktik itu disebut berlangsung sejak awal Agustus.

Pada 30 Oktober, Polres Pasuruan, Jawa Timur, mengungkap pengoplosan 20 ton beras SPHP. Pelaku diduga memperoleh beras dari Gudang Bulog Kebonagung, Malang, lalu memindahkannya ke karung polos hijau ukuran 50 kg di wilayah Beji. Beras itu diduga dijual Rp14.000-Rp15.000 per kg.

Amran menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi penyalahgunaan program pangan dan mengaitkan penindakan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas mafia serta korupsi. “Sekali lagi, ini harus dihukum berat dan tidak boleh ditoleransi. Sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo, mafia dan koruptor harus dibersihkan dari Republik Indonesia,” kata Amran.