AMUNTAI — SDM PKH HSU menjadi fokus penguatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, untuk mempercepat pendampingan keluarga rentan. Wakil Bupati HSU Hero Setiawan menyampaikan hal itu dalam kegiatan bakti sosial SDM Program Keluarga Harapan di Gedung H Abdul Wahid, Amuntai, Minggu.
Data terbaru Badan Pusat Statistik per Maret 2025 mencatat penduduk miskin di HSU sekitar 11,71 ribu orang. Jumlah itu berkurang sekitar 2,22 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya, sementara persentase kemiskinan mencapai 4,81 persen.
Penguatan pendampingan menentukan bagaimana keluarga penerima manfaat memperoleh dukungan, bukan hanya saat bantuan sosial disalurkan. Pemerintah daerah ingin para pendamping membantu masyarakat membangun kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.
Peran pendamping PKH di HSU
Hero menyebut SDM PKH sebagai ujung tombak pemerintah dalam mendampingi keluarga penerima manfaat. “SDM PKH menempati peran strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam mendampingi keluarga penerima manfaat,” kata Hero Setiawan.
Menurut dia, pekerjaan pendamping tidak berhenti pada urusan penyaluran bantuan. Mereka juga bertugas mendorong keluarga agar lebih berdaya dan mandiri, sehingga pendampingan dapat berkontribusi pada kesejahteraan yang terus meningkat.
Tugas itu membuat kualitas kerja SDM PKH berhubungan langsung dengan pengalaman keluarga penerima manfaat. Pendamping berinteraksi dengan kelompok rentan di daerah, sehingga cara mereka bekerja ikut menentukan seberapa efektif dukungan pemerintah menjangkau kebutuhan masyarakat.
Perlu kerja nyata.
Penguatan sejalan dengan visi HSU
Dalam kegiatan tersebut, Hero meminta para pendamping menjaga integritas dan memperkuat solidaritas. Ia juga mendorong mereka mengembangkan cara pendampingan yang lebih inovatif agar pelaksanaan program berjalan efektif.
Langkah itu, menurut Hero, sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten HSU, yakni HSU Bangkit: Berkeadilan, Unggul, dan Kreatif. Visi tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan, selain pembangunan infrastruktur fisik.
Bagi keluarga penerima manfaat, penguatan pendampingan membawa perhatian pada hasil setelah bantuan diterima: apakah keluarga makin mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, dorongan agar pendamping memperkuat kemandirian menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah, bukan sekadar tambahan pada kegiatan penyaluran bantuan.
Data kemiskinan terbaru HSU
BPS mencatat persentase penduduk miskin HSU sebesar 4,81 persen per Maret 2025. Angka itu turun 0,94 persen dibandingkan 2024, sedangkan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 2,22 ribu orang dari tahun sebelumnya.
Data tersebut memberi ukuran bagi upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Pemerintah kabupaten menempatkan penguatan SDM PKH sebagai salah satu cara untuk mendampingi kelompok rentan, sementara para pendamping diminta menjaga integritas dan mencari metode kerja yang lebih efektif.
Jumlah penduduk miskin HSU tercatat sekitar 11,71 ribu orang pada Maret 2025.









































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.