Fatwa Vape Haram MUI Berlaku, Produksi dan Penjualan Dilarang

Pelaku usaha meminta ruang dialog

Ketua Umum Arvindo Fachmi Kurnia Firmansyah menyatakan asosiasinya menghormati keputusan MUI yang mempertimbangkan kesehatan masyarakat dan risiko penyalahgunaan vape untuk narkoba. Namun, ia berharap MUI membuka dialog dengan pelaku usaha.

Fachmi mengatakan perspektif penjual ritel, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pekerja perlu ikut dipertimbangkan. Ia juga menyebut Arvindo belum dilibatkan dalam pembahasan sebelum fatwa diterbitkan.

Harapan itu muncul karena fatwa turut mengharamkan produksi dan penjualan, bukan hanya penggunaan. Perbedaan perhatian ini menempatkan perlindungan kesehatan dan dampak sosial ekonomi sebagai dua hal yang dibicarakan pelaku usaha setelah keputusan diumumkan.

Rekomendasi menyasar pemerintah dan penegak hukum

MUI menyertakan rekomendasi kepada Presiden, DPR, kementerian, lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Di antaranya, Presiden dan DPR diminta menyusun aturan yang melarang vape beserta sanksi bagi pelanggar.

Rekomendasi lain meminta pemerintah mengendalikan peredaran dan menyelaraskan kebijakan lintas kementerian serta lembaga. Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan dengan pertimbangan perlindungan kesehatan masyarakat.

MUI juga mendorong BPOM memperketat pengawasan produk dan berkoordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum. Kementerian Perindustrian diminta mengevaluasi perizinan industri vape, sedangkan Kementerian Keuangan diminta meninjau kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kesehatan dan risiko penyalahgunaan.

Fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. Dr. KH. Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr. H. Aminudin Yakub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H. Amirsyah Tambunan. Ketetapan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Jumat, 6 November 2026.