Gibran Ajukan Mundur Jadi Wapres, Punya Harta Rp27,9 Miliar

JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur sebagai wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026, saat membahas dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara mencatat total kekayaannya Rp27.915.654.176 tanpa utang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo dan Gibran bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta selama sekitar 2,5 jam. Pernyataan itu mengoreksi informasi bahwa Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.

Jika pengunduran diri berlanjut, masa jabatan Gibran yang semestinya berlangsung hingga Oktober 2029 dapat berakhir lebih cepat. Namun, pemerintah menyebut Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Gibran mundur dan penjelasan pemerintah

Prasetyo menyampaikan bahwa niat mundur itu muncul dalam pembicaraan Prabowo dan Gibran mengenai perkembangan keputusan di MK dan MA. Ia menegaskan Presiden tidak menolak keinginan tersebut, tetapi memberikan sejumlah saran dalam pertemuan.

“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK (Mahkamah Konstitusi) maupun di MA (Mahkamah Agung),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta.

Prasetyo juga mengatakan Gibran meminta waktu untuk menguji keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses PTUN. Penjelasan itu menempatkan dua hal dalam satu rangkaian: adanya niat mengundurkan diri dan upaya untuk membuktikan dokumen melalui jalur hukum.

Belum ada keterangan dalam pernyataan pemerintah bahwa pengunduran diri tersebut telah menjadi keputusan final. Yang disampaikan Prasetyo adalah niat Gibran, sementara kemungkinan perubahan jabatan masih bergantung pada perkembangan berikutnya.

LHKPN Gibran mencatat harta Rp27,9 miliar

Laporan KPK yang disampaikan pada 23 Maret 2026 memuat posisi kekayaan Gibran per 31 Desember 2025. Nilai totalnya Rp27.915.654.176 dan tidak disertai utang. Angka itu memberi gambaran aset yang dilaporkan, terpisah dari proses politik mengenai jabatan wakil presiden.

Bagian terbesar berupa tanah dan bangunan senilai Rp17,44 miliar, sekitar 62 persen dari keseluruhan kekayaan. Gibran melaporkan tujuh bidang properti sebagai hasil sendiri: lima berada di Kota Surakarta dan dua di Kabupaten Sragen.

Properti di Surakarta mencakup tanah dan bangunan seluas 500 meter persegi dengan bangunan 300 meter persegi senilai Rp6 miliar, serta aset seluas 112 meter persegi senilai Rp1,5 miliar. Tiga bidang lainnya memiliki luas 113 meter persegi, 896 meter persegi, dan 1.124 meter persegi, dengan nilai masing-masing Rp700 juta, Rp1,79 miliar, dan Rp2,24 miliar.

Dua bidang di Kabupaten Sragen masing-masing memiliki luas 2.000 meter persegi dan nilai Rp2,6 miliar. Rincian tersebut memperlihatkan bahwa properti menjadi penopang utama nilai kekayaan yang dilaporkan Gibran.

Kendaraan dan aset lain dalam laporan

Di luar properti, Gibran melaporkan tujuh kendaraan hasil sendiri dengan nilai total Rp286,5 juta. Koleksinya terdiri atas tiga sepeda motor dan empat mobil.

Tiga sepeda motor itu adalah Honda Scoopy tahun 2015 senilai Rp6,5 juta, Honda CB-125 tahun 1974 senilai Rp5 juta, dan Royal Enfield tahun 2017 senilai Rp40 juta. Empat mobilnya meliputi Toyota Avanza tahun 2016 senilai Rp75 juta, Toyota Avanza tahun 2012 senilai Rp50 juta, Isuzu Panther tahun 2012 senilai Rp55 juta, serta Daihatsu Grand Max tahun 2015 senilai Rp55 juta.

Laporan yang sama memuat harta bergerak lainnya senilai Rp280 juta dan surat berharga Rp5,55 miliar. Kas dan setara kas tercatat Rp4.357.154.176, sedangkan kategori harta lainnya nihil.

Bagi publik, dua informasi ini punya arti berbeda: niat mundur menyangkut kelanjutan jabatan yang semestinya berjalan hingga Oktober 2029, sementara LHKPN merinci aset yang dilaporkan kepada KPK. Pemerintah menyatakan proses pembuktian dokumen melalui PTUN masih menjadi bagian dari perkembangan yang disampaikan Gibran. Dalam laporan itu, total kekayaan Gibran tercatat Rp27.915.654.176 tanpa utang.