HMP Ijazah Gibran: 120 Anggota DPR Teken Pengajuan

JAKARTA — HMP ijazah Gibran diajukan 120 anggota DPR RI dalam rapat di Gedung DPR, Rabu (11/11/2026). Namun, dalam dinamika sidang, 172 anggota disebut ikut mengajukan hak tersebut secara lisan.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustopa, memimpin rapat yang menetapkan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) itu. Ia mengatakan prosesnya akan berlanjut mengikuti peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.

Jumlah penandatangan dan pernyataan di sidang

Angka 120 merujuk pada anggota yang menandatangani pengajuan. Sementara itu, jumlah 172 muncul sebagai angka anggota yang disebut mendukung pengajuan secara lisan dalam sidang. Kedua angka itu menggambarkan hal berbeda, sehingga tidak dapat dibaca sebagai jumlah penandatangan yang sama.

HMP adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa. Dalam rapat tersebut, Saan menyebut pengajuan terkait ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c, yakni pendapat mengenai Wakil Presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden RI.

“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI,” kata Saan dalam rapat.

Nama pengusul yang dibacakan

Dalam forum sidang, lima nama anggota DPR disebut sebagai pengusul. Mereka adalah I Nengah Senantara, Charles Meikyansah, Samsul Rijal, Sarifuddin Sudding, dan Ahmad.

Daftar nama itu disampaikan saat rapat membahas pengajuan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat; rapat mengaitkannya dengan pendapat yang hendak disampaikan para pengusul melalui mekanisme DPR.

Perbedaan antara dukungan lisan dan tanda tangan penting bagi publik karena menunjukkan tahap pengajuan yang sedang dibicarakan. Bagi proses politik, jumlah dukungan yang dinyatakan dan jumlah penandatangan merupakan informasi berbeda, sedangkan keputusan berikutnya bergantung pada mekanisme yang berlaku.

Proses berlanjut sesuai mekanisme DPR

Saan menyatakan hasil rapat pimpinan akan ditindaklanjuti sesuai aturan. Pernyataan itu menempatkan pengajuan HMP sebagai proses kelembagaan, bukan keputusan akhir mengenai status Wakil Presiden.

Rapat berlangsung di Gedung DPR pada Rabu (11/11/2026), dengan Saan memimpin pembahasan sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasdem. Polemik yang menjadi dasar pengajuan berkaitan dengan ijazah Gibran, sementara rumusan yang disebut dalam sidang menyangkut dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat.

Tahap berikutnya akan mengikuti peraturan perundang-undangan dan mekanisme DPR, sebagaimana disampaikan Saan dalam rapat.