Saat Kapolri Beberkan Kasus Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit dkk ke DPR

Empat tersangka dan pemeriksaan internal

Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Ahrie juga telah menjalani sidang etik.

Dalam pemaparan kepada Komisi III, Suyudi turut menyebut seorang perwira berinisial TK yang diduga diperintahkan untuk melakukan pengawasan. Keterangan pejabat Polri yang disampaikan pada Jumat (13/11) menyebut TK merupakan perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal dan sedang diperiksa oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan keterangan TK juga didalami dalam penyidikan untuk mengungkap peran pihak-pihak terkait. Nama lengkap dan jabatan TK tidak disebutkan dalam keterangan itu.

Pemeriksaan internal dan penyidikan pidana berjalan untuk menelusuri dugaan pelanggaran profesi serta tindak pidana. Langkah ini penting karena dugaan penyadapan menyentuh penggunaan perangkat negara dan data komunikasi, sementara penghapusan hasil penyadapan dapat memengaruhi pemeriksaan perkara.

Komisi III meminta perkara diusut

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, tokoh bangsa, serta pimpinan dan anggota komisi itu diusut. Ia menyebut jumlah sasaran yang diduga disadap mencapai ribuan tokoh, tetapi angka tersebut disampaikan sebagai dugaan dalam pernyataannya.

“Kami menyampaikan sikap tegas, meminta diusutnya tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, ribuan tokoh bangsa, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI,” kata Habiburokhman.

Habiburokhman menilai dugaan tersebut sebagai kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman bagi kedaulatan dan keamanan nasional. Ia juga mempertanyakan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang seharusnya menjalankan tugas perlindungan dan penegakan hukum.

Suyudi menegaskan kewenangan aparat harus tetap berada dalam batas hukum. “Kita memahami bahwa kewenangan adalah alat untuk menegakkan hukum, bukan alat untuk melampaui hukum,” ujarnya.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim masih menangani laporan tersebut, sementara keterangan TK didalami dalam penyidikan dan pemeriksaan internal Polri terus berjalan.