Gibran Punya Tujuh Kendaraan, Negara Siapkan Mobil Dinas Purnatugas

JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka tercatat memiliki tujuh kendaraan bermotor senilai Rp286,5 juta dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2026, setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Jika berhenti dengan hormat, undang-undang juga mengatur hak mantan wakil presiden atas sebuah kendaraan milik negara.

Ketentuan itu berarti kendaraan negara yang menjadi hak purnatugas berbeda dari koleksi pribadi yang dilaporkan Gibran. Biaya pemeliharaan kendaraan negara dan gaji pengemudinya ditanggung negara, sementara pemberian hak tersebut bergantung pada keputusan MPR mengenai pemberhentiannya.

Hak kendaraan menunggu keputusan MPR

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur fasilitas bagi mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat. Pasal 8 menyebut mereka berhak mendapat rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta sebuah kendaraan bermotor milik negara.

Negara menanggung biaya perawatan kendaraan itu dan gaji pengemudi. Perlengkapan rumah diberikan satu kali bersama rumah kediaman, sedangkan biaya pemeliharaan rumah selanjutnya menjadi tanggung jawab mantan pejabat yang bersangkutan.

Namun, status pemberhentian menjadi penentu. Penjelasan undang-undang menyatakan pemberhentian presiden atau wakil presiden dianggap dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.

Karena itu, penyerahan surat pengunduran diri belum dengan sendirinya memastikan seluruh fasilitas purnatugas diberikan. Keputusan MPR akan menentukan apakah ketentuan hak bagi mantan wakil presiden tersebut berlaku.

Isi garasi Gibran dalam LHKPN 2026

LHKPN yang dilaporkan pada 23 Maret 2026 mencatat total kekayaan Gibran Rp27.915.654.176, atau sekitar Rp27,9 miliar. Ia tidak melaporkan utang dalam dokumen tersebut.

Garasinya memuat tiga sepeda motor dan empat mobil. Seluruh kendaraan dicatat sebagai hasil sendiri, dengan nilai keseluruhan Rp286,5 juta.

Sepeda motor yang dilaporkan meliputi Honda Scoopy keluaran 2015, Honda CB keluaran 1974 dengan nilai taksiran Rp5 juta, serta Royal Enfield keluaran 2017 senilai Rp40 juta. Koleksi mobilnya terdiri atas dua Toyota Avanza, satu Isuzu Panther, dan satu Daihatsu Gran Max.

Nilai kendaraan pribadi itu memberi gambaran berbeda dari fasilitas mobil negara yang diatur untuk mantan wakil presiden. Ketentuan fasilitas bukan berarti kendaraan tersebut sudah diterima Gibran; haknya masih bergantung pada keputusan mengenai pemberhentian.

Pensiun dan perubahan kekayaan

UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menetapkan pensiun pokok mantan wakil presiden sebesar 100% dari gaji pokok terakhir. Besaran gaji pokok wakil presiden ditetapkan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 menetapkan gaji pokok tertinggi pejabat negara itu sebesar Rp5,04 juta per bulan. Dengan dasar tersebut, gaji pokok wakil presiden setara Rp20,16 juta per bulan. Pembayaran pensiun beserta tunjangan dan biaya lainnya dimulai pada bulan setelah pemberhentian secara hormat.

Di luar kendaraan, aset tanah dan bangunan menjadi bagian terbesar kekayaan Gibran, dengan nilai Rp17,44 miliar. Ia melaporkan tujuh aset properti di Surakarta dan Sragen, Jawa Tengah, seluruhnya sebagai hasil sendiri.

Laporan itu juga mencantumkan harta bergerak lainnya senilai Rp280 juta, surat berharga Rp5,5 miliar, serta kas dan setara kas sekitar Rp4,3 miliar. Rincian tersebut menunjukkan bahwa kendaraan hanya sebagian kecil dari total kekayaannya.

Kekayaan Gibran pada LHKPN 2025 tercatat Rp27,52 miliar. Dibandingkan laporan 2026, nilainya naik sekitar Rp395,65 juta atau 1,44%. Pada pelaporan 2024, kekayaannya tercatat Rp25,58 miliar, atau bertambah sekitar Rp2,34 miliar dalam dua tahun. Dalam ketiga periode itu, ia tercatat tidak memiliki utang.

Langkah berikutnya ada pada MPR: keputusan lembaga itu akan menentukan status pemberhentian Gibran dan, bersama status tersebut, penerapan hak fasilitas purnatugas yang diatur undang-undang.