UMP 2027: KSPN Usul Upah Rendah Naik hingga 9,5 Persen

JAKARTA — Usulan kenaikan UMP 2027 dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) dapat membuat daerah berupah rendah menerima kenaikan lebih besar daripada daerah berupah tinggi. KSPN mengusulkan kenaikan 7 persen hingga 9,5 persen, dengan peluang melampaui 9,5 persen di wilayah yang pertumbuhan ekonominya di atas 6 persen.

Skema itu menyasar kesenjangan upah antardaerah. KSPN menyampaikan usul tersebut saat pembahasan upah minimum 2027 mulai bergulir di Dewan Pengupahan berbagai daerah.

UMP 2027 dibagi dalam tiga klaster

Presiden KSPN Ristadi mengatakan daerah dengan upah minimum lebih rendah semestinya memperoleh persentase kenaikan lebih besar. Menurutnya, kenaikan seragam berisiko mempertahankan jarak penghasilan antara wilayah berupah rendah dan tinggi.

“Kami mengusulkan daerah-daerah yang upah minimumnya masih rendah, kenaikannya harus lebih signifikan atau lebih besar daripada daerah yang upah minimumnya sudah tinggi,” kata Ristadi, Minggu (15/11/2026).

Untuk menjalankan skema berjenjang, KSPN membagi daerah ke dalam tiga kelompok berdasarkan tingkat upah minimum. Setiap kelompok mendapat rentang nilai alfa berbeda; alfa adalah indeks yang dipakai dalam formula perhitungan upah.

Pembagian ini menempatkan daerah dengan upah minimum paling rendah pada rentang alfa tertinggi. KSPN mengusulkan kenaikan 7 persen hingga 9,5 persen secara umum, sementara daerah dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dapat memperoleh kenaikan lebih dari 9,5 persen.

Selisih upah Majalengka dan Bekasi

Ristadi mencontohkan perbedaan upah pekerja otomotif di Kabupaten Majalengka dan kawasan Bekasi. Upah minimum Majalengka berada di kisaran Rp 2,5 juta hingga Rp 2,6 juta, sedangkan upah di Bekasi dan sekitarnya mendekati Rp 6 juta.

“Kasihan juga teman-teman kita yang bekerja di daerah dengan kompetensi dan jam kerja yang sama, tetapi upahnya jauh berbeda. Misalnya, pekerja sektor otomotif di Bekasi mendapat upah sekitar Rp 6 juta, sedangkan pekerja di Majalengka hanya Rp 2,6 juta,” ujarnya.

Perbedaan itu menunjukkan dampak langsung kebijakan upah bagi pekerja: orang dengan kompetensi dan jam kerja sama dapat menerima penghasilan yang jauh berbeda karena bekerja di wilayah berlainan. Jika usulan KSPN dipakai, daerah berupah rendah akan mendapat ruang kenaikan lebih besar, meski hasil akhirnya bergantung pada keputusan pemerintah dalam penetapan upah.

KSPN juga menilai sistem pengupahan saat ini rumit karena memuat empat jenis upah minimum: Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

KSPN dorong standar sektoral nasional

Untuk menyederhanakan sistem, KSPN mengusulkan upah minimum sektoral nasional. Standar itu diharapkan mengukur batas upah berdasarkan bidang usaha, termasuk otomotif, pertambangan, perbankan, jasa, serta sektor lainnya.

Ristadi turut menyoroti penggunaan dua pendekatan dalam perhitungan upah, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa, serta pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KSPN menilai perbedaan hasil dari kedua formula dapat memicu perdebatan berkepanjangan antara pekerja dan pengusaha.

Pembahasan upah minimum 2027 kini berjalan di berbagai daerah melalui Dewan Pengupahan. KSPN meminta pemerintah mempertimbangkan kenaikan berjenjang saat menetapkan UMP, UMK, dan upah minimum sektoral 2027; di wilayah berpertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, usul kenaikannya dapat melampaui 9,5 persen.