Perbedaan itu menunjukkan dampak langsung kebijakan upah bagi pekerja: orang dengan kompetensi dan jam kerja sama dapat menerima penghasilan yang jauh berbeda karena bekerja di wilayah berlainan. Jika usulan KSPN dipakai, daerah berupah rendah akan mendapat ruang kenaikan lebih besar, meski hasil akhirnya bergantung pada keputusan pemerintah dalam penetapan upah.
KSPN juga menilai sistem pengupahan saat ini rumit karena memuat empat jenis upah minimum: Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
KSPN dorong standar sektoral nasional
Untuk menyederhanakan sistem, KSPN mengusulkan upah minimum sektoral nasional. Standar itu diharapkan mengukur batas upah berdasarkan bidang usaha, termasuk otomotif, pertambangan, perbankan, jasa, serta sektor lainnya.
Ristadi turut menyoroti penggunaan dua pendekatan dalam perhitungan upah, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa, serta pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KSPN menilai perbedaan hasil dari kedua formula dapat memicu perdebatan berkepanjangan antara pekerja dan pengusaha.
Pembahasan upah minimum 2027 kini berjalan di berbagai daerah melalui Dewan Pengupahan. KSPN meminta pemerintah mempertimbangkan kenaikan berjenjang saat menetapkan UMP, UMK, dan upah minimum sektoral 2027; di wilayah berpertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, usul kenaikannya dapat melampaui 9,5 persen.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP