JAKARTA — Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Penyelesaian itu ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Ketua Komisi III DPR yang juga Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan hasil kerja panja di hadapan rapat. Menurut dia, RUU ini disusun untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dan sistem peradilan pidana.
“Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” kata Habiburokhman.
Panja bekerja berdasarkan penugasan pimpinan DPR dan Komisi III. Naskah RUU dibahas lewat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yaitu daftar catatan per pasal yang jadi bahan perdebatan.
397 DIM dan Rinciannya
Total ada 397 DIM yang dibahas bersama pemerintah. Dari jumlah itu, 160 DIM berstatus tetap dan 135 DIM bersifat redaksional.
Sebanyak 40 DIM menyangkut substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM menjadi substansi baru. Angka-angka itu dipaparkan Habiburokhman dalam rapat.
Ia menegaskan panja tidak hanya bekerja di ruang rapat. Masukan dari masyarakat dan para ahli ikut diserap selama proses berjalan.
“Bahwa di sela-sela pembahasan, Panja juga terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli,” ujarnya.
Menurut Habiburokhman, masukan itu untuk memberi pencerahan dan pengayaan agar RUU bersifat partisipatif dan berkeadilan. Hasilnya, pembahasan di panja berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan.
Investasi Bodong Masuk Cakupan
Ada sepuluh pokok pengaturan yang dibahas dalam RUU ini. Pertama, prinsip dan asas hukum: perampasan aset mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
Kedua, ruang lingkup tindak pidana. RUU mengatur jenis, nilai, dan kriteria aset yang bisa dirampas terkait korupsi dan tindak pidana lain. Cakupannya termasuk penipuan atau penggelapan lewat teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
Ketiga, ancaman pidana bagi pelaku. Perampasan aset tidak menghapus hukuman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lain, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
Keempat, pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Prosesnya mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, sampai pelaksanaan putusan.
Kelima, perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. RUU tetap memberi beban pembuktian dan kesempatan yang cukup kepada mereka.
Keenam, pengembalian aset kepada korban. RUU mengatur upaya optimal mengembalikan aset kepada korban tindak pidana langsung, sekaligus pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
Ketujuh, pengelolaan aset oleh badan berkompeten secara profesional dan akuntabel. Cakupannya penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Kedelapan, pengawasan independen terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset. Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Kesepuluh, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aset dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Artinya bagi Korban dan Aparat
Bagi masyarakat, dua poin paling terasa adalah pengembalian aset ke korban dan masuknya investasi bodong ke ruang lingkup. Selama ini korban penipuan investasi nyaris tak punya jalan memulihkan uangnya. RUU ini membuka jalur pengembalian aset secara langsung.
Aparat penegak hukum juga menghadapi aturan lebih ketat. Mekanisme perampasan tanpa tuntutan pidana bisa dipakai tanpa menunggu perkara pidana selesai, tetapi pengawasannya diperketat agar tak disalahgunakan.
Habiburokhman menutup rapat dengan penegasan soal arah RUU. “Semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” tuturnya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah