Jumat, 20 November 2026 WIB
EKONOMI

BI ajak empat provinsi di Tanah Papua kendalikan inflasi jelang Nataru 2026-2027

Pedagang cabai rawit dan sayuran di pasar Papua jelang inflasi Nataru
Pedagang menyiapkan cabai rawit dan sayuran di pasar. Empat provinsi Tanah Papua bersiap kendalikan inflasi jelang Nataru

JAYAPURA — Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Warsono mengajak pemerintah daerah di empat provinsi Tanah Papua memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Ajakan itu disampaikan dalam pertemuan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Jayapura, Senin (16/11).

Empat provinsi yang terlibat adalah Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Fokusnya satu: menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan di akhir tahun.

Warsono menyebut pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah sebagai dua agenda strategis. Keduanya, katanya, harus berjalan beriringan agar pertumbuhan ekonomi daerah kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Semua provinsi sudah inflasi bulanan

Data harga Oktober 2026 menunjukkan seluruh provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Papua mengalami inflasi secara bulanan. Papua Selatan mencatat angka tertinggi 1,12 persen. Disusul Papua Tengah 0,98 persen, Papua Pegunungan 0,77 persen, dan Papua 0,67 persen.

Pemicu utamanya komoditas pangan bergejolak. Cabai rawit dan sayuran jadi biang keladi kenaikan harga di wilayah itu.

Angka-angka ini penting karena inflasi pangan cepat merambat ke meja makan rumah tangga. Di wilayah dengan akses distribusi terbatas, lonjakan harga cabai sekilo bisa langsung mengubah belanja harian keluarga.

Tiga risiko yang mengintai akhir tahun

Warsono membeberkan sejumlah risiko inflasi yang perlu diwaspadai menjelang tutup tahun. Pertama, peningkatan permintaan masyarakat saat libur panjang. Kedua, dampak El Nino yang mengganggu produksi pangan. Ketiga, tingginya biaya angkut akibat kenaikan harga avtur.

“Sehingga sejumlah risiko inflasi perlu diwaspadai menjelang akhir tahun, antara lain peningkatan permintaan masyarakat, dampak El Nino, serta tingginya biaya angkut akibat kenaikan harga avtur,” ujar Warsono.

Biaya angkut jadi poin krusial. Banyak kabupaten di Tanah Papua bergantung pada transportasi udara untuk pasokan pangan. Begitu harga avtur naik, ongkos kirim ikut melambung dan harga barang di rak pasar terpaksa menyesuaikan.

Karena itu, TPID menyiapkan strategi 4K. Yakni keterjangkauan harga lewat Gerakan Pangan Murah, ketersediaan pasokan lewat Kerja Sama Antardaerah, kelancaran distribusi lewat Fasilitasi Distribusi Pangan, dan penguatan komunikasi kepada masyarakat.

Pasar murah hingga sidak pasar

Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menyepakati sejumlah langkah konkret. Pasar murah dan inspeksi mendadak pasar akan digelar menjelang Natal dan Tahun Baru. Neraca pangan bakal dimutakhirkan secara berkala. Produksi pangan juga didorong lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Kesepakatan ini menandai bahwa pengendalian inflasi tidak lagi hanya urusan bank sentral. Pemerintah daerah ikut memikul tanggung jawab, terutama dalam menjaga pasokan dan kelancaran distribusi pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.

“Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi seluruh pemerintah daerah, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional,” kata Warsono.

Bagi warga di empat provinsi itu, hasil pertemuan ini akan terasa langsung di harga pasar. Jika pasokan cabai rawit dan sayuran lancar sampai akhir Desember, lonjakan harga bisa ditekan. Sebaliknya, gangguan distribusi sekecil apa pun berpotensi mendorong inflasi pangan lebih tinggi.

Langkah berikutnya ada di lapangan. Pasar murah, sidak, dan pemutakhiran neraca pangan harus berjalan sesuai jadwal agar inflasi Nataru 2026-2027 tetap terkendali di Tanah Papua.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair