Reformasi bea cukai Thailand hapus bonus pejabat dari sitaan

BANGKOK — reformasi bea cukai Thailand memasuki babak baru setelah Direktorat Jenderal Bea Cukai memutuskan menghapus pemberian bonus bagi para eksekutif dari hasil sitaan barang selundupan dan impor yang melanggar tarif. Kebijakan ini diumumkan Direktur Jenderal Phantong Loykulnanta pada pekan ini dan ditujukan untuk menekan konflik kepentingan.

Kementerian Keuangan Thailand sudah merampungkan draf perubahan aturan soal insentif bagi pejabat. Setelah dipublikasikan di Royal Gazette, aturan baru itu akan langsung berlaku. Langkah berikutnya, kata Phantong, adalah mencabut praktik hadiah yang sudah berlangsung selama satu abad bagi seluruh level pejabat bea cukai. Singkat. Tegas.

Reformasi bea cukai untuk tekan konflik kepentingan

Phantong menegaskan pemerintah ingin penegakan hukum di bea cukai berjalan sesuai prinsip tata kelola dan transparansi. Ia juga menyebut perubahan ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik. Dalam konteks itu, bonus dari sitaan dinilai tidak lagi cocok dipertahankan, terutama untuk pejabat yang punya kewenangan mengambil keputusan.

“Langkah selanjutnya adalah mencabut praktik hadiah yang sudah berusia seabad untuk semua tingkat pejabat bea cukai,” ujar Phantong, seperti dikutip dari keterangan resmi otoritas Thailand. Menurut dia, perubahan aturan itu akan menutup ruang konflik kepentingan yang selama ini melekat pada sistem insentif.

Kebijakan baru ini juga sejalan dengan rekomendasi pemerintah Thailand dan National Anti-Corruption Commission, lembaga antikorupsi di negara tersebut. Keduanya meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai meninjau ulang sistem reward di lembaga penegak hukum. Pemerintah dan lembaga itu menilai bonus sitaan berpotensi mendorong praktik tidak sehat. Titik rawan. Itu yang sedang dibenahi.

Praktik sejak 1926, tapi dinilai memperlambat layanan

Sistem hadiah bea cukai Thailand sudah ada sejak 1926. Sebelum 2017, petugas dan informan bisa menerima hingga 30% dari nilai kiriman yang disita. Tujuannya sederhana: mendorong penindakan pelanggaran. Namun, dalam praktik, insentif itu justru memunculkan dampak samping yang mengganggu proses kepabeanan.

Pejabat yang mengejar bonus disebut kerap menghabiskan terlalu banyak waktu memeriksa kiriman. Akibatnya, proses pelepasan barang ikut melambat. Importir yang ingin barangnya segera lolos lalu terdorong membayar suap agar urusan lebih cepat selesai. Skema yang dimaksudkan untuk memperketat pengawasan malah membuka ruang masalah baru. Ironis, tapi nyata.

Setelah amandemen Undang-Undang Kepabeanan BE 2560 (2017), petugas dan informan masih tetap berhak atas 10% sampai 20% dari hasil penjualan barang sitaan atau denda, atau sampai 10% dari bea tambahan yang berhasil dipungut. Total pembayaran untuk petugas dan informan dibatasi maksimal 5 juta baht per kasus. Angka ini jadi batas penting, tapi pemerintah kini menilai pembatasan saja belum cukup.

Pegawai senior dilarang terima bonus sitaan

Aturan baru yang disiapkan Kementerian Keuangan melarang pejabat senior dan pejabat pengambil keputusan menerima hadiah apa pun dari sitaan. Larangan itu mencakup level C8/C9 ke atas, termasuk direktur jenderal. Dengan begitu, pucuk pimpinan tidak lagi punya insentif finansial langsung dari hasil penindakan.

Menurut Phantong, perubahan ini tidak berarti pemerintah menutup total seluruh mekanisme penghargaan. Bea Cukai Thailand masih akan menyesuaikan kriteria penerima bonus ke dalam tiga kategori: pejabat yang menemukan dan menyita barang selundupan, petugas yang ikut dalam penyitaan, serta petugas yang membantu penangkapan. Tapi skema pembagian itu juga akan ditinjau ulang agar benar-benar mencerminkan kinerja masing-masing pihak.

“Selama hadiah memang diizinkan oleh undang-undang, kami siap mengubah aturan jika itu memengaruhi penegakan hukum,” kata Phantong. Pernyataan ini menandai bahwa pemerintah Thailand tidak sekadar memangkas bonus eksekutif, melainkan membuka jalan menuju penghapusan total insentif kuno itu.

Kejar target keanggotaan OECD

Perubahan di bea cukai juga terkait agenda reformasi hukum dan regulasi Thailand untuk mengejar keanggotaan di Organisation for Economic Co-operation and Development, atau OECD. Organisasi itu memberi bobot besar pada tata kelola publik dan upaya antikorupsi. Dalam praktiknya, pembenahan sistem hadiah di instansi penegak hukum menjadi salah satu syarat politik dan administratif yang ikut diperhitungkan.

Bagi pembaca, kebijakan seperti ini penting karena menunjukkan bagaimana sebuah negara mengoreksi insentif yang salah arah. Sistem bonus yang terlalu bergantung pada hasil sitaan bisa membuat aparat lebih fokus mengejar hadiah ketimbang mempercepat pelayanan. Di sektor kepabeanan, selisih beberapa jam saja bisa berarti biaya logistik tambahan, potensi penumpukan barang, sampai peluang pungutan liar.

Kasus Thailand juga memberi pelajaran yang relevan untuk banyak negara di kawasan, termasuk Indonesia, yang terus mendorong reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di instansi berwenang atas arus barang. Bila insentif tidak didesain hati-hati, niat memperkuat penindakan justru bisa menggerus kepercayaan publik. Dan ketika kepercayaan turun, biaya ekonomi biasanya ikut naik.

Dengan draf aturan baru yang sudah rampung, langkah berikutnya tinggal pengundangan. Setelah itu, bonus bagi para eksekutif bea cukai Thailand dari hasil sitaan resmi berakhir. Sistem lama yang bertahan sejak 1926 segera ditinggalkan. Lebih dari 90 tahun. Itu yang diputuskan.