Indonesia-Korea Selatan Perkuat Kemitraan Ekonomi, Ini 5 Prioritas Strategisnya

JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia-Korea Selatan lewat forum Korea-Indonesia Economic Partnership Forum 2026 di Jakarta, Jumat (26/6/2026). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia masih punya modal kuat untuk menarik investasi dan memperdalam kerja sama dengan Seoul.

Forum itu jadi ajang penting bagi pemerintah untuk memaparkan kondisi ekonomi nasional sekaligus menawarkan lima langkah konkret kepada pelaku usaha Korea Selatan. Pesannya jelas: Indonesia ingin kerja sama yang lebih dalam, bukan sekadar perdagangan biasa.

Ekonomi Indonesia dinilai tetap tahan guncangan

Purbaya mengatakan perekonomian Indonesia masih bertahan kokoh di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan I-2026, ekonomi tumbuh 5,61 persen dan inflasi berada di 3,08 persen. Angka itu, menurut dia, menunjukkan daya tahan ekonomi domestik masih terjaga.

“Kinerja ekonomi Indonesia tetap lebih kuat dibandingkan beberapa negara sejawat lainnya. Resiliensi ini tercermin dari pertumbuhan yang tinggi dan inflasi yang relatif rendah,” ujarnya dalam forum tersebut.

Pemerintah juga menyoroti beberapa penopang utama. Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026. Cadangan devisa pun disebut cukup untuk menutup 5,5 bulan kebutuhan impor. Di saat yang sama, likuiditas sistem keuangan tetap aman dan penyaluran kredit masih bergerak.

Data ini penting bagi investor asing, termasuk dari Korea Selatan. Soalnya, kepastian makro sering jadi pintu masuk sebelum investor memutuskan menaruh modal jangka panjang. Jika indikator ekonomi stabil, biaya risiko ikut turun.

Lima langkah untuk tarik investasi

Dalam forum itu, Kementerian Keuangan menawarkan lima strategi untuk memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia-Korea Selatan. Fokus utamanya ada pada investasi, perdagangan, infrastruktur, hilirisasi, dan kepastian kebijakan.

Pertama, pemerintah membentuk Bottlenecking Task Force untuk mengurai hambatan operasional dan perizinan. Purbaya menyebut penyelesaiannya dipantau langsung oleh Presiden agar proses investasi berjalan lebih pasti dan tidak terjebak birokrasi yang berlarut.

Kedua, pemerintah mendorong optimalisasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IK-CEPA. Skema ini memberi ruang penurunan bahkan pembebasan tarif, sehingga arus barang dan integrasi rantai pasok kedua negara bisa bergerak lebih efisien.

Ketiga, Indonesia mengajak pelaku usaha Korea Selatan memanfaatkan fasilitas pembiayaan infrastruktur melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF). Nilai komitmennya mencapai 1,5 miliar dolar AS untuk periode 2022–2026. Dana itu diarahkan ke proyek air bersih, sanitasi, infrastruktur TIK, sampai pengembangan kota pintar.

Hilirisasi nikel jadi kartu utama

Keempat, pemerintah menaruh perhatian besar pada hilirisasi dan ekosistem kendaraan listrik. Indonesia menguasai sekitar 50–60 persen cadangan nikel dunia, bahan penting untuk baterai kendaraan listrik. Posisi ini membuat Indonesia punya daya tawar besar dalam rantai pasok industri EV global.

Purbaya mendorong perusahaan Korea Selatan memadukan teknologi mereka dengan sumber daya alam Indonesia untuk membangun ekosistem baterai yang terintegrasi. Pemerintah ingin kerja sama ini tidak berhenti di pengolahan bahan mentah, tetapi naik ke produksi bernilai tambah tinggi.

Kelima, pemerintah menegaskan kepastian kebijakan jangka panjang. Purbaya mengatakan pengelolaan fiskal akan tetap sehat, kebijakan diarahkan mendukung pertumbuhan hijau, dan regulasi disusun agar tetap kompetitif bagi investasi jangka panjang.

Langkah ini krusial untuk pasar seperti Korea Selatan, yang dikenal agresif di sektor manufaktur, energi, dan teknologi. Kepastian aturan biasanya jadi syarat utama sebelum korporasi menanam modal besar. Tanpa itu, investor cenderung menahan ekspansi.

Manfaat dua arah untuk Jakarta dan Seoul

Pemerintah meyakini penguatan kemitraan ekonomi Indonesia-Korea Selatan akan memberi manfaat langsung bagi kedua negara. Indonesia mendapat modal, teknologi, dan akses pasar. Korea Selatan memperoleh pasokan bahan baku, peluang investasi, dan kerja sama industri yang lebih luas.

“Kerja sama lewat kerangka perdagangan yang maju, pembiayaan infrastruktur strategis, dan ekosistem baterai yang berkelanjutan akan memberikan manfaat nyata bagi Indonesia maupun Korea Selatan,” kata Purbaya.

Forum ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yaitu membuka pintu investasi seluas mungkin, tapi tetap menuntut kepastian, nilai tambah, dan keberlanjutan. Di tengah persaingan kawasan yang makin ketat, Indonesia ingin tampil bukan hanya sebagai pasar, melainkan sebagai mitra industri.

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 26 Juni 2026.