Menurutnya, peningkatan harga komoditas global adalah peluang emas untuk memperbaiki nasib petani yang selama puluhan tahun termarginalisasi. Pemerintah akan memastikan manfaat boom harga ini tidak hanya mengalir ke pabrik atau pedagang besar, tetapi juga sampai ke tangan petani kecil yang menanam dan merawat pohon sawit.
“Di era Presiden Prabowo, petani tidak boleh tidak sejahtera. Petani harus sejahtera,” tegas Wamentan itu tegas.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan presiden untuk mengutamakan ketahanan pangan dan pemberdayaan sektor pertanian. Dengan menjamin petani mendapat harga layak, produktivitas dan investasi mereka pada lahan juga akan meningkat.
Strategi Hentikan Impor, Perkuat Produksi Lokal
Pemerintah sedang menjalankan program ambisius: mengurangi ketergantungan impor untuk komoditas strategis seperti beras, jagung, dan gula sejak 2025. Kelapa sawit, meski komoditas ekspor, juga masuk dalam fokus penguatan sektor pertanian nasional.
Alasan sederhana: ketika petani sejahtera dan terjamin pendapatannya, mereka akan terus berproduksi dan bahkan meningkatkan investasi pada lahan. Sebaliknya, jika terus dirugikan, petani akan menjual lahan, migrasi ke kota, atau mengurangi produksi.
Strategi ketahanan pangan nasional membutuhkan petani yang stabil, maju, dan termotivasi. Harga yang adil adalah fondasi motivasi itu.
Peran HKTI Kalbar di Garis Depan
Gubernur Ria Norsan yang baru dilantik sebagai Ketua DPD HKTI Kalimantan Barat menerima tanggung jawab besar. Organisasi petani ini akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah sekaligus advokat petani di lapangan.
“HKTI akan fokus mendorong peningkatan produktivitas pertanian, memperkuat kelembagaan petani, serta menghadirkan inovasi dan solusi nyata bagi pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Barat,” ucap Norsan dalam sambutannya.
Tugas HKTI bukan hanya sosialisasi kebijakan harga, tetapi juga edukasi petani tentang hak-hak mereka, penguatan kelembagaan untuk tawar-menawar bersama, dan inovasi produktivitas. Organisasi ini juga akan menjadi mata dan telinga pemerintah untuk mendeteksi jika ada pabrik yang melanggar kesepakatan harga.
Norsan mengajak semua pihak—dari aparat pemerintah, pengusaha pabrik, hingga petani sendiri—berkolaborasi membangun sektor sawit yang adil dan berkelanjutan.
Aksi Lapangan: Jalan Sehat dan Pangan Murah
Pelantikan DPD HKTI Kalbar tidak sekadar seremonial di atas panggung. Acara itu langsung turun ke masyarakat dengan jalan sehat dan gelar pangan murah yang diikuti ribuan warga Pontianak.
Kegiatan tersebut mencerminkan pendekatan organisasi yang tidak hanya bicara, tetapi tindak nyata. Gelar pangan murah khususnya adalah respons langsung terhadap kekhawatiran soal stabilitas harga bahan pokok di masyarakat—isu yang sering mengganggu kepercayaan publik terhadap kebijakan harga pertanian.
Dengan melibatkan ribuan masyarakat, HKTI Kalbar menunjukkan bahwa organisasi petani adalah untuk rakyat, bukan untuk elite atau birokrasi semata.
Ke depan, penegakan harga TBS yang adil akan menjadi uji nyata komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Jika pabrik terus melanggar, kredibilitas pemerintah akan tergoyah. Jika berhasil ditegakkan, ini adalah momen penting bagi transformasi pertanian Indonesia menuju yang lebih adil dan berkelanjutan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.