BGN Wajibkan Ompreng MBG Cantumkan Batas Waktu Konsumsi Mulai Pekan Depan

Kenapa aturan ini penting untuk program MBG

Aturan batas waktu konsumsi bukan cuma urusan teknis dapur. Dampaknya langsung menyentuh keamanan anak-anak di sekolah, yang menjadi penerima utama program. Bila sekolah punya patokan jam yang jelas, guru tidak lagi menebak-nebak apakah makanan masih layak atau sudah terlalu lama tersimpan.

Bagi program MBG sendiri, kebijakan ini bisa menjadi penyangga kepercayaan publik. Program makan gratis yang menyasar pelajar akan sangat bergantung pada satu hal: makanan yang datang harus aman, bukan sekadar sampai. Begitu satu kasus kualitas makanan dipersoalkan, perhatian publik langsung mengarah ke rantai produksi dan distribusinya.

Karena itu, label waktu pada ompreng bisa dibaca sebagai sinyal bahwa BGN ingin memperjelas tanggung jawab di tiap tahap. Dapur menyiapkan makanan tepat waktu, pengantar mengirim sesuai jadwal, dan sekolah memastikan hidangan dimakan sebelum jam yang tertulis. Rantai ini pendek. Tapi kalau satu mata rantai terlambat, masalahnya bisa merembet ke siswa.

Evaluasi dari kasus dan pengawasan digital

CNN Indonesia menulis, kebijakan itu juga lahir dari evaluasi atas sejumlah dugaan keracunan makanan MBG di beberapa daerah, termasuk Jayapura dan dugaan kasus terbaru di Bogor yang masih dalam proses penyelidikan. Dari evaluasi Jayapura, BGN menilai salah satu penyebabnya diduga karena makanan dimasak terlalu dini lalu baru diterima di sekolah jauh setelahnya.

Sudaryono bahkan menyebut ada contoh rentang waktu yang terlalu panjang, dari masak malam hari sampai makanan baru tiba keesokan siang. Meski rincian kasus masih dievaluasi, temuan itu menjadi alasan kuat bagi BGN untuk memperketat batas waktu dan pengawasan.

BGN juga disebut memanfaatkan sistem pemantauan digital yang mencatat tahapan produksi makanan, mulai dari persiapan bahan, proses memasak, sampai makanan diserahkan ke penerima. Dengan jejak catatan seperti itu, evaluasi menjadi lebih mudah bila ada dugaan masalah pada makanan.

Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, aturan ini akan menuntut disiplin baru dari sekolah. Jadwal makan tidak bisa lagi terlalu longgar. Ompreng yang datang pagi tidak boleh dibiarkan menunggu terlalu lama hanya karena jam pelajaran bergeser. Sederhana, tapi krusial.

Sudaryono mengingatkan larangan itu berlaku untuk semua pihak di sekolah. Bukan hanya siswa. Guru pun diminta tidak ikut mengonsumsi makanan yang sudah melewati batas waktu pada ompreng.

Dan di sinilah poin paling menentukan dari kebijakan ini: satu label kecil di wadah makanan bisa jadi pembeda antara hidangan yang aman dan makanan yang harus ditolak.

“Karena sesuai dengan kenormalan dalam penyajian makanan itu, setelah matang itu maksimal 4 jam harus dimakan karena makanan ini tidak ada pengawetnya,” kata Sudaryono.