Kalimantan Dilanda Karhutla, Legislator Usulkan Sekolah Libur Sementara

JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan kini menyentuh sektor pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah meliburkan sekolah secara sementara di wilayah terdampak, terutama ketika kualitas udara mencapai tingkat berbahaya bagi anak-anak.

Usulan ini lahir dari keprihatinan terhadap dampak kabut asap yang signifikan. Di Palangka Raya, indeks kualitas udara (AQI) telah mencapai 487 pada 19 Agustus 2026—masuk kategori berbahaya. Jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis hingga 1,4 kilometer akibat asap pekat.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan libur sekolah secara sementara di wilayah yang terdampak, khususnya apabila kualitas udara sudah berada pada tingkat yang tidak sehat bagi anak-anak,” ujar Lalu kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Dampak karhutla terhadap sektor pendidikan sudah terasa. Dinas Pendidikan telah menunda jam masuk untuk SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sementara PAUD dialihkan ke pembelajaran jarak jauh untuk sementara waktu. Langkah ini adalah respons cepat terhadap kondisi udara yang memburuk.

Lalu menekankan bahwa keputusan meliburkan sekolah harus berbasis data konkret—tidak hanya data kualitas udara, tetapi juga tingkat paparan asap serta rekomendasi dari instansi kesehatan dan kebencanaan setempat. Pendekatan berbasis data ini memastikan kebijakan tepat sasaran dan tidak semena-mena.

“Ketika kualitas udara sudah mengancam kesehatan, melindungi anak-anak bukan berarti mengabaikan pendidikan. Justru memastikan mereka tetap sehat adalah bagian dari tanggung jawab kita dalam menjaga keberlangsungan pendidikan,” jelasnya.

Karhutla Meluas di Lima Provinsi

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026 menunjukkan bahwa karhutla telah menyebar luas. Total ada 1.487 titik panas (hotspot) di seluruh wilayah Kalimantan.

Kalimantan Tengah menjadi episentrum dengan 767 titik panas, diikuti Kalimantan Barat dengan 441 titik, dan 315 titik di lokasi lainnya di Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan mencatat 34 titik, sementara Kalimantan Utara memiliki 17 titik.

Fenomena ini terkait erat dengan kondisi cuaca kering akibat El Niño, yang diprediksi puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Peringatan sejarah menjadi relevan: pada 1997-1998, Indonesia mengalami El Niño yang memicu kebakaran di lebih dari sembilan juta hektare lahan Kalimantan—peristiwa yang menjadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20.

Desakan Pemerintah Bertindak Cepat

Tidak hanya Lalu, pemimpin DPR lainnya juga memberikan tekanan. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memprioritaskan perlindungan masyarakat terdampak sekaligus mempercepat pemadaman. Ia menekankan bahwa kondisi kebakaran yang semakin parah harus ditangani dengan cepat dan terukur.

Puan mendorong pemerintah membuka layanan kesehatan tambahan untuk anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan di daerah terdampak. Stok masker perlu disiapkan dan skenario penyesuaian aktivitas sekolah harus disusun apabila AQI terus memburuk.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman juga mendesak pemerintah bertindak “extraordinary” dalam mengatasi karhutla. Menurutnya, dampak telah meluas ke sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan ekonomi. Ia menekankan bahwa peristiwa 1997-1998 tidak boleh berulang.

Upaya Pemadaman Berlanjut

Sementara itu, pemerintah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengatasi karhutla. OMC merupakan bagian dari strategi terpadu pengendalian kebakaran dengan tujuan meningkatkan peluang hujan dan membasahi wilayah rawan.

Di Kalimantan Barat, OMC telah dilaksanakan pada 13-17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak. Dalam periode tersebut dilakukan sembilan sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik.

Berdasarkan prakiraan cuaca terkini, peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23-27 Agustus 2026, dengan BMKG tengah berkoordinasi untuk mengupayakan pelaksanaan kembali OMC di Kalimantan.

Lalu menyimpulkan bahwa perlindungan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama tanpa mengorbankan hak mereka untuk belajar. Keputusan libur sekolah sementara bukan penghindaran tanggung jawab pendidikan, melainkan investasi untuk memastikan peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dengan kondisi kesehatan yang terjaga.