Kalimantan Dilanda Karhutla, Legislator Usulkan Sekolah Libur Sementara

Desakan Pemerintah Bertindak Cepat

Tidak hanya Lalu, pemimpin DPR lainnya juga memberikan tekanan. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memprioritaskan perlindungan masyarakat terdampak sekaligus mempercepat pemadaman. Ia menekankan bahwa kondisi kebakaran yang semakin parah harus ditangani dengan cepat dan terukur.

Puan mendorong pemerintah membuka layanan kesehatan tambahan untuk anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan di daerah terdampak. Stok masker perlu disiapkan dan skenario penyesuaian aktivitas sekolah harus disusun apabila AQI terus memburuk.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman juga mendesak pemerintah bertindak “extraordinary” dalam mengatasi karhutla. Menurutnya, dampak telah meluas ke sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan ekonomi. Ia menekankan bahwa peristiwa 1997-1998 tidak boleh berulang.

Upaya Pemadaman Berlanjut

Sementara itu, pemerintah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengatasi karhutla. OMC merupakan bagian dari strategi terpadu pengendalian kebakaran dengan tujuan meningkatkan peluang hujan dan membasahi wilayah rawan.

Di Kalimantan Barat, OMC telah dilaksanakan pada 13-17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak. Dalam periode tersebut dilakukan sembilan sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik.

Berdasarkan prakiraan cuaca terkini, peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23-27 Agustus 2026, dengan BMKG tengah berkoordinasi untuk mengupayakan pelaksanaan kembali OMC di Kalimantan.

Lalu menyimpulkan bahwa perlindungan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama tanpa mengorbankan hak mereka untuk belajar. Keputusan libur sekolah sementara bukan penghindaran tanggung jawab pendidikan, melainkan investasi untuk memastikan peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dengan kondisi kesehatan yang terjaga.