Ketua Komisi VIII DPR: Malaysia-Singapura Juga Buka Sawit, Jangan Protes Karhutla

JAKARTA — Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta warga Malaysia dan Singapura menahan diri dari protes soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Argumennya sederhana: sejumlah warga kedua negara itu turut andil dalam karhutla yang terjadi di Indonesia.

Pernyataan Marwan, Jumat (21/8/2026), merespons gelombang protes di media sosial dari warga Malaysia dan Singapura yang kesal dengan dampak karhutla. Menurutnya, kedua negara tetangga perlu memahami kompleksitas penanganan karhutla di wilayah seluas Indonesia.

“Ya saya kira ya kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga, bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah,” ucap Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Polemik Lintas Negara Karhutla

Karhutla di Kalimantan bukan sekadar masalah domestik Indonesia. Asap tebal dari kebakaran hutan telah menyebar ke negara tetangga, mengganggu kualitas udara hingga operasional penerbangan. Bandara Singkawang sempat membatalkan sejumlah penerbangan akibat jarak pandang yang buruk.

Protes dari Malaysia dan Singapura menjadi wajar mengingat dampak langsung mereka alami. Namun, Marwan menampik dengan argumentasi bahwa kedua negara seharusnya introspeksi dulu. Dia mengisyaratkan bahwa warga Malaysia dan Singapura juga terlibat dalam pembukaan lahan, termasuk perkebunan sawit, yang memicu karhutla.

Kalimantan dikenal sebagai salah satu locus perkebunan sawit skala besar. Sejumlah perusahaan multinasional dan investor asing memiliki stake signifikan dalam industri tersebut, yang sering dikaitkan dengan konversi hutan dan risiko kebakaran lahan.

Tantangan Penanganan Karhutla

Indonesia memang menghadapi tantangan besar dalam menekan karhutla. Luasnya wilayah, geografis kepulauan, keterbatasan sumber daya, serta kondisi iklim El Niño menjadi faktor pemperumit. Pemerintah telah mengerahkan berbagai satuan, termasuk Bakamla (Badan Keamanan Laut) dan aparat kehutanan, untuk pencegahan dan pemadaman.

Meski begitu, kritik terhadap respons pemerintah terus bermunculan, tidak hanya dari tetangga tetapi juga dari dalam negeri. Organisasi lingkungan dan masyarakat adat menuntut tindakan lebih keras terhadap pelaku pembakaran sengaja serta penertiban perusahaan yang melanggar aturan tata kelola hutan.

Pemerintah telah menunjuk tindakan tegas: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan telah menertibkan 42 pelaku usaha peternakan penghasil limbah (PBPH) terkait karhutla, dengan 4 orang menjadi tersangka pidana.

Respons Diplomasi atau Defensif?

Pernyataan Marwan mencerminkan postur defensif pemerintah menghadapi kritik eksternal. Alih-alih fokus pada perbaikan penanganan karhutla, dia mengalihkan isu dengan menunjuk jari ke arah Malaysia dan Singapura. Strategi ini berpotensi menambah tegang hubungan diplomatik di kawasan.

Malaysia dan Singapura, sebagai negara yang merasakan dampak langsung, memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Diplomasi bilateral yang konstruktif—bukan saling menyalahkan—justru lebih produktif untuk menyelesaikan masalah transbatas ini. Beberapa analis menyarankan agar Indonesia dan tetangga membentuk task force bersama untuk koordinasi pencegahan dan penanganan karhutla di tingkat regional.

Bakamla telah membuka pintu kerja sama: baru-baru ini, mereka menyambut kedatangan kapal Coast Guard dari Malaysia dan Singapura untuk koordinasi pengamanan maritim dan pencegahan karhutla. Momentum ini justru seharusnya diperkuat dengan dialog terbuka, bukan pernyataan yang memicu defensisme.