Karhutla Makin Meluas, Jadi Sorotan DPR

JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia terus meluas hingga memicu kekhawatiran serius dari parlemen. Isu ini mendadak jadi sorotan tajam DPR RI seiring melonjaknya jumlah titik panas secara drastis, terutama di Pulau Kalimantan.

Dampak langsung dari bencana musiman ini mulai mengancam kesehatan publik akibat merosotnya kualitas udara secara ekstrem. Kabut asap tebal tidak hanya mengganggu aktivitas harian dan melumpuhkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, tetapi juga mulai memicu ancaman polusi lintas batas yang berpotensi memicu ketegangan diplomatik dengan negara tetangga.

Lonjakan Titik Panas di Kalimantan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis laporan terbaru mengenai sebaran titik panas di wilayah Kalimantan yang kini menjadi zona merah karhutla. Distribusi sebaran titik api di wilayah Kalimantan tercatat sebagai berikut:

Melihat situasi yang semakin mengkhawatirkan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memperkuat langkah taktis di lapangan. Puan menegaskan bahwa lonjakan titik panas harus disikapi sebagai kondisi darurat yang memerlukan intervensi cepat.

“Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (21/8).

Potensi Protes Diplomatik dan Dampak Sosial

DPR juga mengingatkan pemerintah untuk bergerak cepat sebelum kabut asap berimbas lebih parah ke negara tetangga. Puan membeberkan bahwa kabut asap ini bahkan telah memaksa ratusan sekolah di Malaysia diliburkan, sementara Singapura mulai mengeluarkan imbauan waspada kepada warganya.

“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” ujar Puan dengan tegas.

Untuk meminimalkan dampak kesehatan pada anak-anak, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyarankan opsi taktis bagi dunia pendidikan. Ia meminta pemerintah daerah tidak ragu meliburkan sekolah jika indeks pencemaran udara sudah berada di ambang batas bahaya.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan libur sekolah secara sementara di wilayah yang terdampak, khususnya apabila kualitas udara sudah berada pada tingkat yang tidak sehat bagi anak-anak,” tutur Lalu Hadrian Irfani.

DPR mendorong penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu terhadap korporasi maupun perorangan yang terbukti sengaja membakar lahan demi membuka perkebunan. Berdasarkan catatan BNPB, jeda waktu yang terlalu lama antara deteksi awal titik api dan eksekusi pemadaman di lapangan menjadi penyebab utama kebakaran hutan menjalar tidak terkendali hingga mencakup ribuan hektare lahan gambut.