NasDem Respons Ajakan PKS Soal Ijazah Gibran: Belum Ada Arahan Ketum

Sumber pembanding Detik News mencatat PKS sebelumnya menugaskan fraksinya membangun komunikasi dengan fraksi lain dan menyebut pembicaraan akan menunggu masa sidang berikutnya. Sementara laporan Sindonews menyebut PKS telah berkomunikasi dengan sejumlah partai terkait dorongan hak angket. Kedua laporan itu menggambarkan perkembangan pada waktu berbeda, bukan pernyataan sikap NasDem.

PDIP membuka ruang dialog

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga menyatakan partainya membuka ruang dialog dengan partai lain. Ia menyinggung Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 tentang perubahan syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden, serta menilai proses yang melatarinya mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan.

Hasto turut mempersoalkan pemenuhan persyaratan ijazah SMA atau sederajat. Penilaian itu merupakan pernyataan Hasto mengenai putusan dan persyaratan, bukan kesimpulan yang disampaikan Sahroni atau NasDem.

“Ketika dua hal ini telah dilanggar, yaitu dari aspek usia dan juga pemenuhan syarat minimum untuk ijazah, maka ini sudah menyentuh aspek etika, moral, dan keteladanan seorang pejabat negara di muka publik,” ujar Hasto.

NasDem, PKS, dan PDIP kini menunjukkan posisi yang berbeda dalam merespons polemik tersebut: PKS mendorong komunikasi, PDIP membuka ruang dialog, sedangkan NasDem belum menerima instruksi untuk mengambil langkah. Sahroni menyatakan partainya tetap mengikuti arahan ketua umum dan memusatkan pekerjaan pada RUU Perampasan Aset.