KSPI dan Partai Buruh turut mengajukan pilihan lain: menaikkan batas pencairan JHT bebas pajak dari Rp 50 juta menjadi Rp 400 juta. Iqbal menilai batas yang berlaku itu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini karena nilai uang dan kebutuhan hidup terus meningkat.
Menurut Iqbal, angka Rp 400 juta dihitung dengan membandingkan nilai emas sebagai tolok ukur untuk mempertahankan daya beli tabungan pekerja. Namun, ia menegaskan bahwa tuntutan utama tetap pembebasan pajak JHT, bukan sekadar perubahan batas pencairan yang bebas pajak.
PTKP diusulkan naik mengikuti upah
Usulan perpajakan KSPI juga mencakup kenaikan PTKP menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Iqbal berpandangan ambang penghasilan tidak kena pajak perlu menyesuaikan perkembangan upah dan biaya hidup agar pekerja mempunyai bagian pendapatan lebih besar untuk membayar kebutuhan rumah tangga.
Ia mengusulkan agar PTKP setidaknya setara dengan upah minimum tertinggi yang berlaku. Dengan begitu, pekerja yang menerima upah minimum tidak dikenai pajak penghasilan atas penghasilan sebesar upah minimum tersebut.
Dalam pernyataannya, Iqbal meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengubah kebijakan perpajakan yang menurutnya membebani pekerja. Ia juga menyampaikan bahwa sebagai Penasihat Khusus Presiden, dirinya akan menemui Menteri Keuangan untuk memberikan masukan mengenai pajak JHT dan pembalut.
Usulan tersebut mencakup beberapa pos sekaligus: kebutuhan sanitasi perempuan, tabungan hari tua, ambang penghasilan kena pajak, THR, jaminan pensiun, dan pesangon. Langkah berikutnya adalah penyampaian masukan kepada Menteri Keuangan, sementara tuntutan pembebasan pajak JHT tetap menjadi prioritas KSPI.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.