Inflasi Pangan Sulampua: Logistik Jadi Kunci Tekan Harga

MAKASSAR — Inflasi pangan Sulampua menekan harga bahan sehari-hari, sementara ongkos logistik dan rantai pasok yang panjang memperbesar dampaknya bagi warga di kawasan timur Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Oktober 2026 sebesar 3,23% secara tahunan, masih dalam sasaran 2,5±1%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang andil terbesar, yakni 1,40%, dengan cabai rawit, tomat, dan cabai merah sebagai pendorong utama.

Lima provinsi dengan inflasi tertinggi berada di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Daerah itu adalah Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Utara, dan Papua Tengah.

Bagi masyarakat, kenaikan harga tersebut terasa langsung pada bahan pangan yang akrab di meja makan. Cabai rawit dan tomat, misalnya, menjadi bahan dabu-dabu di Manado, colo-colo di Ternate dan Ambon, serta sambal tomat pendamping papeda dan ikan kuah kuning di Manokwari.

Inflasi pangan Sulampua dan ongkos jarak

Cuaca kering ikut mengurangi panen hortikultura dan mendorong harga di tingkat produksi. Namun, tekanan inflasi yang paling tinggi terkonsentrasi di timur, meski El Nino melanda hampir seluruh wilayah Indonesia. Kondisi itu membuat jarak dan biaya pengiriman ikut diperhitungkan dalam rantai kenaikan harga.

Cabai dan tomat mudah layu. Perjalanan yang melibatkan pengepul, pedagang antarpulau, dan bongkar muat pelabuhan menambah tahapan sebelum komoditas sampai ke pasar. Untuk pangan yang cepat rusak, setiap tahapan bisa menambah biaya sekaligus risiko barang tidak sampai dalam kondisi baik.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan menyebut keterbatasan rantai dingin sebagai hambatan utama pengendalian inflasi pangan di Sulampua. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua di Makassar pada 23 Oktober lalu. Rantai dingin adalah sistem penyimpanan dan pengangkutan bersuhu terkendali untuk menjaga kesegaran komoditas.

El Nino diperkirakan membawa risiko hingga Februari 2027. Cuaca dapat menaikkan harga di wilayah produksi, sedangkan ongkos logistik memperbesar tekanan saat barang bergerak menuju konsumen di daerah tujuan. Dampak akhirnya dirasakan rumah tangga melalui harga pangan yang lebih mahal.

Pasokan dua arah untuk menekan biaya

Arus perdagangan juga dipengaruhi muatan kapal dalam perjalanan pulang. Kapal yang membawa barang ke timur kerap kembali nyaris kosong, sehingga ongkos pengiriman tidak tertopang muatan dari arah sebaliknya. Karena itu, pasokan dari Sulampua untuk dijual ke daerah lain ikut menjadi bagian dari persoalan biaya logistik.

Tol laut telah membuka jalur pengiriman, tetapi muatan balik perlu diperkuat. Ikan beku, hasil kebun, dan produk olahan daerah disebut sebagai komoditas yang dapat mengisi arus perdagangan dari kawasan timur. Bila muatan tersedia, aktivitas pelayaran dapat menghubungkan kebutuhan pasokan kedua arah, bukan hanya mengirim barang ke Sulampua.

Pada GPIPS Sulampua 2026, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah memperkenalkan Tallukarsa Pangan Sulampua. Program ini mencakup tiga upaya yang menghubungkan produksi, distribusi, dan ekosistem pangan, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.

Karsa Daya berfokus pada peningkatan kapasitas pertanian dan perikanan. Upayanya mencakup penyediaan sarana produktif serta komitmen pembiayaan perbankan untuk kelompok tani dan nelayan. Dukungan tersebut ditujukan agar pasokan lokal ikut menopang kebutuhan pangan.

Karsa Sambung memperkuat Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk komoditas penyumbang inflasi. Program ini juga mencakup kios pangan bergerak, yang dirancang untuk memperpendek jalur pasok hingga ke pasar.

Produksi dan distribusi dalam satu ekosistem

Karsa Tata menyasar kelembagaan dan ekosistem pangan. Salah satu langkahnya adalah mempertemukan kelompok tani dengan Koperasi Desa Merah Putih dan SPPG sebagai pembeli hasil produksi. Program ini juga mencakup sekolah lapang iklim bersama BMKG dan pengembangan neraca pangan untuk memberi peringatan dini atas potensi defisit.

Rangkaian langkah itu berkaitan langsung dengan dua kepentingan yang perlu berjalan bersama: konsumen membutuhkan harga terjangkau, sedangkan petani dan nelayan perlu memperoleh harga yang layak. Rantai pasok yang lebih pendek tidak cukup jika manfaatnya hanya dinikmati di hilir.

Penguatan produksi lokal dan akses pasar diperlukan agar biaya distribusi yang turun tidak dibayar dengan harga jual yang merugikan produsen.

Pengendalian inflasi juga tidak hanya bertumpu pada satu lembaga. Inflasi nasional terbentuk dari kondisi di daerah, sehingga pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan dukungan produksi, pengiriman, dan ketersediaan pangan. Bagi warga Sulampua, hasilnya akan terlihat pada pasokan dan harga bahan yang dibeli untuk kebutuhan sehari-hari.

Langkah berikutnya adalah menjalankan kerja sama itu dalam kegiatan pasokan yang nyata: daerah yang mengalami kekurangan dapat ditopang wilayah lain, sementara kapal yang sebelumnya kembali hampir kosong dapat membawa hasil produksi dari timur. Risiko El Nino diperkirakan bertahan hingga Februari 2027, sehingga penguatan produksi dan distribusi masih menjadi agenda pengendalian pangan di Sulampua.