Kasus Penyadapan Presiden, Tim Khusus Polri Dalami Dugaan Makar Listyo Sigit Cs

Pakar minta unsur pidana diuji dengan bukti

Dosen hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menyebut penyadapan sebagai makar. Menurut dia, penilaian itu perlu didukung alat bukti lain, bukan hanya rekaman percakapan pihak yang disadap.

Feri menilai penyadapan terhadap Presiden tidak otomatis memenuhi unsur makar. Ia meminta penyidik mencocokkan bukti dengan ketentuan pidana yang digunakan, sehingga kesimpulan hukum tidak mendahului pemeriksaan.

Perdebatan ini punya dampak langsung bagi masyarakat. Penanganan yang cermat dibutuhkan agar dugaan pelanggaran privasi dan akses elektronik ditindaklanjuti, sekaligus menjaga agar tuduhan pidana berat tidak dilekatkan tanpa dasar bukti yang cukup.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Studi Hukum Pemerintahan dan Antikorupsi Oce Madril, yang juga akademisi hukum Universitas Gadjah Mada, menyoroti sisi lain perkara. Ia mengatakan penyadapan membatasi hak privasi dan harus memiliki dasar hukum serta mengikuti prosedur yang berlaku.

Oce menilai penyadapan di luar mekanisme hukum dapat mengancam hak komunikasi warga, bukan hanya pejabat negara. Dalam penegakan hukum, penyadapan dapat digunakan untuk menangani kejahatan serius apabila pelaksanaannya sesuai aturan.

Polri belum menyampaikan hasil akhir pendalaman dugaan makar. Isir menegaskan tim yang dipimpin Kabareskrim masih bekerja dan meminta masyarakat mengawal proses tersebut.

“Mari kita sama-sama dukung, kita kawal. Saya tahu kawan-kawan ingin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi tadi, butuh proses,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.