Kasus Penyadapan Presiden, Tim Khusus Polri Dalami Dugaan Makar Listyo Sigit Cs

JAKARTA — Tim khusus Polri mendalami dugaan makar dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026. Tim yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin itu memeriksa kemungkinan unsur pidana tersebut, sementara penyidikan perkara penyadapan dan penghapusan data elektronik tetap berjalan.

Pengusutan ini menentukan apakah perkara berhenti pada dugaan akses ilegal atau berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius. Polri meminta masyarakat memberi waktu bagi penyidik, sementara pakar hukum mengingatkan agar dugaan makar tidak ditetapkan tanpa bukti yang memadai.

Tim khusus mendalami dugaan makar

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan Kapolri telah membentuk tim khusus setelah menerima informasi mengenai potensi dugaan makar. Tim itu dipimpin Kabareskrim dan sedang melakukan pendalaman.

“Kaitan sama informasi, kemudian potensi terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman,” kata Isir, Selasa (10/11/2026).

Isir menyebut proses tersebut memerlukan ketelitian dan waktu. Ia meminta masyarakat mengawal penegakan hukum, tetapi tidak mendesak penyidik mengumumkan kepastian sebelum pemeriksaan selesai.

“Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja,” ujar Isir.

Penyidikan penyadapan tetap berjalan

Di luar pendalaman dugaan makar, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tetap menangani perkara pokok. Penyidik mengusut dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa izin, serta penghapusan atau perusakan data elektronik.

Isir menjelaskan, sejumlah saksi yang telah diperiksa menjadi bagian dari penyidikan yang ditangani direktorat tersebut. Dengan demikian, pengusutan dugaan makar dan penyidikan terkait tindakan penyadapan berjalan sebagai proses yang berkaitan, tetapi memiliki fokus pemeriksaan masing-masing.

Kasus ini berpusat pada dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lain. Namun, dugaan keterlibatan maupun unsur makar tetap harus diuji melalui proses hukum dan bukti yang diperiksa penyidik.

Pakar minta unsur pidana diuji dengan bukti

Dosen hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menyebut penyadapan sebagai makar. Menurut dia, penilaian itu perlu didukung alat bukti lain, bukan hanya rekaman percakapan pihak yang disadap.

Feri menilai penyadapan terhadap Presiden tidak otomatis memenuhi unsur makar. Ia meminta penyidik mencocokkan bukti dengan ketentuan pidana yang digunakan, sehingga kesimpulan hukum tidak mendahului pemeriksaan.

Perdebatan ini punya dampak langsung bagi masyarakat. Penanganan yang cermat dibutuhkan agar dugaan pelanggaran privasi dan akses elektronik ditindaklanjuti, sekaligus menjaga agar tuduhan pidana berat tidak dilekatkan tanpa dasar bukti yang cukup.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Studi Hukum Pemerintahan dan Antikorupsi Oce Madril, yang juga akademisi hukum Universitas Gadjah Mada, menyoroti sisi lain perkara. Ia mengatakan penyadapan membatasi hak privasi dan harus memiliki dasar hukum serta mengikuti prosedur yang berlaku.

Oce menilai penyadapan di luar mekanisme hukum dapat mengancam hak komunikasi warga, bukan hanya pejabat negara. Dalam penegakan hukum, penyadapan dapat digunakan untuk menangani kejahatan serius apabila pelaksanaannya sesuai aturan.

Polri belum menyampaikan hasil akhir pendalaman dugaan makar. Isir menegaskan tim yang dipimpin Kabareskrim masih bekerja dan meminta masyarakat mengawal proses tersebut.

“Mari kita sama-sama dukung, kita kawal. Saya tahu kawan-kawan ingin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi tadi, butuh proses,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.