B50 2027 Belum Pasti, Pemerintah Hitung Risiko Pasokan dan Ekspor

NUSA DUA — Pemerintah masih mengevaluasi B50 2027 untuk menimbang dampaknya pada pasokan bahan baku, ekspor, dan pembiayaan sebelum menetapkan kadar biodiesel tahun depan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah akan membahas evaluasi mandatori biodiesel 2027 dalam rapat pekan depan. Kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi, tetapi penerapannya perlu memperhitungkan kebutuhan industri dan kemampuan pendanaan.

Evaluasi B50 2027 menimbang pasokan

Eniya menyebut pemerintah telah memastikan pasokan bahan baku mencukupi kebutuhan program mandatori hingga tahun depan. Dengan kondisi itu, pelaku industri masih dapat melakukan ekspor secara normal, meski pemerintah tetap menilai seluruh risiko sebelum menentukan kandungan biodiesel.

Kekhawatiran utama berkaitan dengan feedstock, atau bahan baku yang digunakan untuk memproduksi biodiesel. Jika semakin banyak bahan baku dialihkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, ketersediaan bagi industri lain dan ekspor dapat terpengaruh.

Pemerintah juga memantau produktivitas kebun melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan bahan baku dalam jangka panjang, bersamaan dengan evaluasi atas tingkat campuran biodiesel yang akan diterapkan.

Hingga November 2026, penyaluran biodiesel domestik mencapai 13,84 juta kiloliter atau sekitar 83 persen dari alokasi 16,75 juta kiloliter, menurut Eniya. Angka itu menggambarkan pelaksanaan mandatori yang sedang berjalan, sementara keputusan untuk 2027 masih dibahas.

Ketahanan energi berhadapan dengan biaya

B50 berarti bahan bakar diesel dicampur biodiesel dengan kandungan 50 persen. Pemerintah menyiapkannya untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Biodiesel yang menggunakan FAME juga dapat membantu menekan beban subsidi pemerintah ketika harga energi global berfluktuasi. Namun, manfaat pengurangan impor perlu ditimbang bersama kebutuhan bahan baku industri dan biaya insentif yang timbul dari kebijakan tersebut.

Dampaknya terasa pada dua sisi. Penggunaan bahan baku untuk pasar domestik dapat mendukung pasokan energi dan mengurangi kebutuhan impor solar, tetapi alokasi yang lebih besar juga berpotensi mengurangi bahan baku untuk produk ekspor serta meningkatkan kebutuhan dana insentif.

Eniya mengatakan setiap kenaikan mandatori, dari B35 dan B40 hingga B50, didasarkan pada kajian komprehensif. Pemerintah ingin memastikan perubahan kebijakan energi tidak mengganggu pasokan pangan maupun kestabilan ekspor.

“Pengalaman dari transisi kebijakan sebelumnya menjadi acuan penting agar kebijakan energi tidak mengganggu pasokan pangan maupun kestabilan ekspor,” kata Eniya.

Simulasi menunjukkan risiko ekspor dan pendanaan

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memaparkan hasil simulasi kuantitatif untuk periode 2027–2030. Dalam skenario mandatori B50 yang dipatok secara tetap, impor solar dapat ditekan hingga 46,82 juta kiloliter.

Namun, skenario itu membawa konsekuensi bagi ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan pembiayaan insentif biodiesel. Pasokan yang lebih banyak diserap pasar domestik dapat menahan volume ekspor, sementara selisih harga biodiesel memerlukan dukungan dana.

Achmad memperkirakan ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030 jika bauran B50 diterapkan secara kaku. Ia juga memperingatkan dana pungutan ekspor BPDP berisiko tidak cukup untuk membayar insentif, sehingga muncul kemungkinan defisit pendanaan.

Ia mengusulkan mekanisme adaptif dengan batas pengaman fiskal dan pasokan. Melalui pendekatan itu, tingkat bauran dapat disesuaikan mengikuti perubahan harga pasar, sehingga penyaluran biodiesel dapat dioptimalkan tanpa memberi beban yang berlebihan pada negara.

Rapat pemerintah pekan depan akan membahas evaluasi menyeluruh dan pematangan proyeksi kebijakan energi hijau untuk 2027. Hasil kajian itu menjadi pertimbangan dalam menentukan kadar biodiesel, dengan pasokan bahan baku, ekspor, dan biaya insentif tetap masuk hitungan.